Kegiatan

EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PK KASUS KORUPSI
APBD SUMBAR TAHUN 2002

Latar Belakang
Peninjauan Kembali (PK) Arwan Kasri Cs dikabulkan Mahkamah Agung. Para pemohon PK terpidana kasus Korupsi APBD Sumbar tahun 2002 yang terdiri dari para pimpinan DPRD Sumbar periode 1999-2004 (Arwan Kasri, Masfar Rasyid dan Titi Nazief Lubuk) dinyatakan Mahkamah Agung lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini berdasarkan rapat majelis hakim yang dipimpin Susanti Adi Nugroho, beranggotakan Mieke Komar dan Abdurahman, Senin 28 Februari 2008 sebagaimana diberitakan berbagai media cetak di Padang.
Lebih jauh dalam putusan bernomor 448/Pan.Pid.Sus/32PK/Pid/2006 tertanggal 5 Juni 2008 disebutkan bahwa para terpidana dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetapi bukan perbuatan pidana. Dalam pertimbangannya, hakim MA menilai perbuatan terpidana tidak memenuhi unsur melawan hukum formil. Karena menurut pasal 34 ayat (3) huruf c UU No.4 tahun 1999 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPRD mempunyai hak menentukan anggaran sendiri. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan perbuatan para terpidana menyangkut PP No.110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Karena PP tersebut telah dinyatakan batal melalui putusan judicial review No.04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 karena PP tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni UU No.22 tahun 1999 jo UU No.4 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut banyak kalangan Putusan PK ini patut dikritisi. Bukan saja karena kuatnya indikasi intervensi politik dalam proses penanganan kasus-kasus korupsi APBD terkait PP No.110 tahun 2000 sebelumnya. Masih segar dalam ingatan publik bagaimana kuatnya desakan para politisi DPR terutama Komisi II dan III menuntut Kejaksaan Agung menghentikan seluruh proses hukum para kolega mereka di DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten di hampir seluruh Indonesia. Wacana yang dikembangkan ketika itu adalah penzaliman terhadap para politisi partai politik di daerah.
Pun, secara hukum dan akademis putusan PK ini memang bermasalah. Betul bahwasannya DPRD punya hak menentukan anggaran sendiri tetapi harus diingat bahwa DPRD tentu tak bisa membuat anggaran seenak udelnya sendiri, tentu harus mengacu pada peraturan perundangan. Dan dalam kasus ini peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana UU berkaitan dengan anggaran DPRD ketika itu adalah PP No.110 tahun 2000. Artinya Perda yang salah satunya menetapkan besarnya pundi-pundi yang akan diterima oleh DPRD harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan PP No.110 tahun 2000. Kalaulah secara kasat mata diketahui bahwa angka-angka bagi DPRD yang ditetapkan dalam APBD Sumbar 2002 yang kemudian diperdakan tidak sesuai dengan pedoman yang digariskan peraturan yang lebih tinggi apakah perda tersebut harus tetap dijalankan?
Betul juga bahwa PP No.110 tahun 2000 telah dibatalkan melalui putusan judicial review. Tetapi harus diingat kapan putusan pembatalan tersebut dikeluarkan Mahkamah Agung. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan batal tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah. Kalau dinyatakan batal artinya peraturan tersebut tetap dianggap pernah ada dan tetap berlaku sebelum dibatalkan. Kalau dinyatakan tidak sah barulah peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah berlaku sekalipun secara formal peraturan tersebut pernah diundangkan.
Kita tahu perbuatan para terpidana yang bertentangan dengan PP No.110 tahun 2000 dilakukan jauh sebelum PP No.110 tahun 2000 dibatalkan MA (putusan judicial review keluar tanggal 9 September 2002). Artinya peraturan yang harus dipatuhi DPRD Sumbar dalam menyusun anggaran DPRD dalam APBD Sumbar 2002 harus mengacu kepada PP 110 tahun 2000 karena sampai 9 September 2002 PP tersebut belum dibatalkan.
Lalu bagaimana mungkin majelis hakim yang menangani perkara Arwan Kasri Cs ini tidak mempertimbangkan PP No.110 tahun 2000 dalam pertimbangan hukumnya. Apakah ini bukan bagian dari skenario intervensi politik para politisi terhadap Mahkamah Agung? Sebagai sebuah putusan peradilan memang tetap harus kita hormati. Tapi toh kita bisa menilai dan merasakan apakah putusan ini benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat?
Berangkat dari kontroversi substansi putusan hakim peninjauan kembali (PK) yang mengabulkan gugatan pemohon yang diduga kuat memiliki berbagai penyimpangan maka perlu dilakukan suatu upaya kajian hukum yang disebut dengan eksaminasi. Kegitan eksaminasi ini nantinya akan melakukan pengujian terhadap berbagai proses yang terjadi di persidangan PK dan melakukan pengujian terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan hakim.
Kegiatan eksaminasi sendiri dalam dunia kehakiman diatur dalam surat edaran/instruksi Mahkamah Agung No. 1 tahun 1967. Jadi tujuan yang terkandung dalam Instruksi tersebut tidak saja untuk menilai/menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi juga menilai apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik.
Obyek Eksaminasi
Kasus korupsi APBD Sumbar tahun 2002 oleh Kejaksaan dibagi dalam 5 berkas perkara. Satu berkas dengan terdakwa para pimpinan DPRD Sumbar periode 1999-2004 dan empat berkas lainnya adalah para anggota DPRD termasuk panitia anggaran. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding semua terpidana diputus bersalah. Di tingkat kasasi terhadap 4 berkas (33 orang, termasuk Arwan Kasri Cs) MA menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Sedangkan 1 berkas (Marfendi) diputus bebas. Terhadap putusan kasasi tersebut 33 terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. Dalam putusan PK, MA mengabulkan permohonan para terpidana dan menyatakan perbuatan para terpidana bukanlah tindak pidana.
Dalam kegiatan eksaminasi publik ini, obyek yang akan dijadikan sebagai bahan eksaminasi adalah Putusan Peninjauan Kembali para pimpinan DPRD Sumbar periode 1999-2004 (Arwan Kasri, Masfar Rasyid dan Titi Nazief Lubuk) yang tertuang dalam putusan bernomor 448/Pan.Pid.Sus/32PK/Pid/2006 tertanggal 5 Juni 2008. Pentingnya putusan PK tersebut dieksaminasi setidaknya dilandasi oleh 4 alasan utama yaitu:
1. Kasus ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga luar negeri. Dari sini muncul berbagai pertanyaan mengapa di tengah harapan adanya penegakan hukum kasus korupsi khususnya di daerah justeru hakim MA mengabulkan gugatan pemohon,
2. Putusan PK ini sangat layak untuk dikaji ulang secara ilmiah karena diduga memiliki unsur-unsur adanya dugaan ketidakwajaran dalam penerapan hukum dan kuatnya intervensi politik.
3. Berkembangnya preseden buruk dalam penegakan hukum korupsi bahwa hakim di tingkat pertama dan banding sudah memenuhi harapan masyarakat dalam ikut serta memberantas korupsi sebaliknya MA sebagai gerbang terakhir keadilan justru dinilai tidak responsif terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah.
Tujuan
1. Mengkaji secara mendalam dan seksama Putusan MA tentang Peninjauan Kembali Kasus APBD Sumbar tahun 2002 apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil.
2. Membuka ruang bagi partisipasi publik untuk turut terlibat dalam proses analisa dan mempersoalkan proses peradilan yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat;
3. Media kampanye melalui penyelenggaraan lokakarya atas putusan sidang eksaminasi.
Out-Put
1. Tersedianya Dokumen laporan Sidang Eksaminasi terhadap Putusan PK Kasus Korupsi APBD Sumbar tahun 2002 (berkas Arwan Kasri, Cs) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan berdasarkan pada hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil.
2. terselenggaranya Lokakarya hasil putusan sidang eksaminasi.

Pembentukan Majelis Eksaminasi
Salah satu aspek penting dari eksaminasi adalah pemilihan dan pembentukan majelis eksaminasi. Mereka, biasanya lebih dari 2, adalah orang-orang yang menjadi anggota majelis eksaminasi dapat diambilkan dari akademisi yang secara khusus menguasai pokok perkara yang dieksaminasi. Akademisi ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya untuk menelaah atau mengkaji produk peradilan yang berkaitan dengan kasus praperadilan sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasainya. Tentunya harus tetap obyektif dan ilmiah. Namun demikian, agar pembahasan lebih lengkap (komprehensif) akan lebih baik juga melibatkan unsur-unsur praktisi, sepanjang bukan orang yang menangani kasus bersangkutan. Praktisi ini diharapkan pada pengalaman praktisnya sehingga pembahasan dapat lebih komprehensif dengan mengkombinasikan sisi teoritis dan praktisnya.
Menentukan majelis eksaminasi bukan hal yang sederhana, paling tidak orang yang dilibatkan dalam proses eksaminasi harus mempunyai kualifikasi tertentu khususnya penguasaan terhadap ilmu hukum. Karena sifatnya yang obyektif dan ilmiah maka orang yang menjadi anggota majelis eksaminasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan kasus yang bersangkutan, artinya bukan pihak tersangka, terdakwa, penasehat hukum, Polisi, jaksa atau hakim yang memeriksa dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang akan dieksaminasi.
Majelis Eksaminasi
Majelis eksaminasi yang akan melakukan pengujian terhadap kasus ini adalah:
1. Yuslim, SH.MH (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
2. Sinta Agustina,SH.MH (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
3. Fadilah Sabri,SH.MH (Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
4. Neni Vesna Madjid, SH (Advokat, Praktisi Hukum)
5. Firmansyah Arifin, SH (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,Jakarta)

Undangan Pelaksanaan Sidang Eksaminasi
1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
2. Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Tenaga Ahli Hukum Korupsi
1. Miko Kamal, SH.LLM (Praktisi Hukum)
2. Dr.Deni Indrayana, SH.LLM (Pusat Kajian Anti Korupsi, UGM Yogyakarta)
3. Zenwen Pador, SH (Senior Partner Anggrek Law Firm, Koordinator FPSB)

Pelaksana Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) bekerjasama dengan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta dan Kantor Hukum Anggrek Law Firm.

Jadwal Kegiatan (Tentative)
1. Kajian putusan, 23-30 Juli 2008
2. Sidang Majlis Eksaminasi, 1 Agustus 2008
3. Lokakarya Hasil Eksaminasi, 11 Agustus 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: