FPSB dalam media

Senin, 22 Oktober 2007

Vonis Bebas
FPSB: Eksekusi 33 Anggota DPRD

Padang, Kompas – Forum Peduli Sumatera Barat mendesak kejaksaan segera mengeksekusi 33 mantan anggota DPRD Sumatera Barat yang dijatuhi vonis penjara lewat kasasi Mahkamah Agung. Kejaksaan juga perlu segera mengajukan peninjauan kembali atas vonis bebas dari Mahkamah Agung kepada 10 anggota DPRD yang terlibat dalam kasus yang sama.

Saat ini, ke-33 mantan anggota DPRD itu mengajukan peninjauan kembali atas keputusan MA yang memvonis mereka bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumbar tahun 2002 senilai Rp 5,9 miliar.

Pengajuan peninjauan kembali itu didasarkan pada keputusan bebas oleh MA pada 10 Oktober 2007 terhadap 10 mantan anggota DPRD Sumbar, yang juga terlibat kasus yang sama namun diajukan dalam berkas berbeda.

Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) Zenwen Pador, dalam keterangan persnya, Minggu, mengatakan, kejaksaan tidak punya alasan untuk menunda eksekusi terhadap 33 mantan anggota DPRD Sumatera Barat yang sudah terpidana itu.

“Kalau ternyata kejaksaan tidak juga melakukan eksekusi, maka jelas bahwa kejaksaan memang bagian tidak terpisahkan dalam skenario hitam penegakan hukum korupsi di daerah,” ucap Zenwen.

FPSB juga mencatat, tertahannya kasasi satu berkas terakhir sejak tahun 2005, menjadi sebuah alasan bagi kejaksaan untuk tidak mengeksekusi 33 terpidana lain. Padahal, empat berkas dari 33 mantan anggota DPRD ini sudah diputus MA tahun 2005. Seharusnya, ke-33 terpidana ini tetap dieksekusi.

Di tempat terpisah, Badan Anti Korupsi (Bako) Sumbar pesimis ke-33 mantan anggota DPRD itu akan dieksekusi sesuai dengan keputusan MA, terutama setelah pengabulan kasasi satu berkas terakhir.

“Setelah pengabulan kasasi oleh MA untuk 10 mantan anggota DPRD, peninjauan kembali vonis MA untuk 33 anggota DPRD yang lain kami prediksi akan dikabulkan juga. Artinya, eksekusi tidak akan pernah terjadi,” ucap Charles Simabura, Manajer Program Bako Sumbar.

Hingga kini, Bako Sumbar belum bisa memahami alasan majelis hakim di MA yang mengabulkan kasasi 10 anggota DPRD ini, sementara empat berkas lain dalam kasus yang sama sudah diputus bersalah oleh MA juga. (ART) Senin, 22 Oktober 2007

16 Oktober 2007 08:46
Kasasi 10 Terpidana Korupsi APBD Sumbar Lecehkan Hukum
Kapanlagi.com – Keputusan Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi 10 anggota DPRD Sumbar periode (1999-2004) yang menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Sumbar 2002 dan membebaskan mereka dari tuntutan hukum dinilai pelecehan supremasi hukum yang sangat serius.

“Jika memang MA memutuskan demikian, maka ini suatu pelecehan sangat serius terhadap penegakan supremasi hukum terutama dalam pemberantasan korupsi,” kata Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Oktavianus Rizwa di Padang, Senin (15/10).

FPSB adalah forum perkumpulan masyarakat Sumbar yang melaporkan kasus dugaan korupsi dana APBD Sumbar 2002 yang dilakukan para pimpinan dan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, hingga kasus ini disidang.

Dalam kasus ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp5,9 miliar sedangkan jumlah anggota DPRD yang dilaporkan mencapai 54 orang.

Oktavianus menyampaikan tanggapannya, terkait penjelasan Kepala Pengadilan Tinggi (PT) Kota Padang, Soeparno, SH, di Padang, Senin yang menyebutkan, 10 orang mantan DPRD Sumbar yang menjadi terpidana kasus korupsi APBD Sumbar 2002, bebas dari segala tuntutan hukum, setelah kasasinya dikabulkan oleh MA.

Dikabulkannya kasasi (pembatalan vonis, red) itu karena perbuatan mereka yang terbukti dalam kasus tersebut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum,” katanya.

Ia menyatakan, keputusan MA itu dikeluarkan, Rabu 10 Oktober 2007 dan kutipannya sudah sampai di Pengadilan Tinggi Padang.

Menanggapi penjelasan ini, Oktavianus Riswa mengatakan, dirinya memang belum melihat dan membaca kutipan keputusan MA itu, tapi jika ini benar maka telah terjadi pelecehan supremasi hukum sangat serius.

“Ini keputusan sangat aneh, paradok dan bahkan sulit dijelaskan secara hukum,” tegasnya.

Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin dalam kasus yang sama 10 terpidana bebas sedangkan 33 terpidana lainnya ditolak kasasinya oleh MA dan harus dieksekusi.

“Kami tidak mengerti dan keputusan ini tidak masuk akal dan sulit diterangkan,” tambahnya.

Menurut dia, keputusan ini jelas menunjukkan intervensi politik tingkat pusat terhadap hukum di Indonesia dan tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, ini suatu perlakukan sangat istimewa bagi para terpidana itu, namun sebaliknya tidak menunjukkan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara.

Ia menyatakan, FPSB segera melakukan desiminasi hukum kasus ini untuk mengkaji lebih jauh faktor apa yang membuat MA mengeluarkan keputusan ini dan apa yang mempengaruhinya.

Dalam kasus korupsi APBD Sumbar 2002 itu, sebanyak 43 orang pimpinan dan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 disidang di Pengadilan Negeri Padang, dan sisanya di Pengadilan Militer (anggota dari Fraksi TNI/Polri).

Setelah beberapa kali persidangan Majelis Hakim PN Padang menyatakan 43 orang mantan anggota DPRD itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara serta denda.

Atas keputusan itu, para terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, namun para hakim di PT menolak banding tersebut. PT Padang, justru menguatkan keputusan PN Padang dengan menambah hukuman penjara dari tiga tahun tiga bulan menjadi lima tahun lima bulan.

Para terpidana selanjutnya melakukan kasasi ke MA, dari 43 mantan DPRD Sumbar itu, 33 orang (dua berkas, red) kasasinya ditolak berdasarkan keputusan MA dua tahun lalu, namun hingga kini belum dieksekusi. Sedangkan kasasi 10 terpidana lainnya, diterima MA dan keluar keputusan tanggal 10 Oktober 2007 dengan membebaskan mereka dari tuntutan hukum. (*/boo) Lolos dari Hukuman Diminta Cium Tangan Jusuf Kalla
Padang, CyberNews. Para kader Partai Golkar Sumbar yang lolos dari hukuman penjara terkait kasus korupsi APBD Sumatera Barat 2002 diminta untuk mencium tangan ketua umum partai tersebut, H Jusuf Kalla, yang telah memperjuangkan kasus ini di tingkat pusat sehingga mereka bisa lolos dari penjara.

“Pak Syawir Taher (salah seorang kader Partai Golkar Sumbar yang lolos dari hukuman penjara karena terkait kasus korupsi APBD 2002–Red), nanti saat salaman agar cium tangan Pak Jusuf Kalla,” kata Ketua DPD Golkar Sumbar Leonardy Harmainy secara bercanda di Padang.

Canda itu disampaikannya saat silaturahmi Jusuf Kalla dengan para pengurus dan kader Partai Golkar se-Sumbar. Syawir merupakan satu dari 10 mantan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 yang menjadi terpidana kasus korupsi APBD Sumbar 2002 yang kasasinya diterima Mahkamah Agung dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dari 10 orang terpidana itu lima di antaranya berasal dari Fraksi Golkar DPRD Sumbar. Lolosnya mereka dari hukuman karena kegigihan pak Jusuf Kalla memperjuangkan masalah hukum ini di tingkat pusat, katanya.

Memang dari keputusan MA, mereka disebutkan bersalah tetapi tidak terbukti merugikan keuangan negara sehingga dibebaskan dari tuntutan hukum. Selain 10 terpidana yang kasasinya diterima MA, ada 33 terpidana lainnya yang juga anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 yang menjadi terpidana dalam kasus ini, namun kasasinya ditolak MA dan harus dieksekusi (dipenjara, red) lima tahun lebih.

Ke-33 terpidana itu belum juga dieksekusi namun mengajukan peninjauan kembali ke MA yang hasilnya belum turun. Dari 33 terpidana itu lima di antaranya berasal dari Fraksi Golkar. “Kita harapkan Pak Jusuf Kalla terus memperjuangkan nasib mereka sehingga keputusan PK dari MA nantinya mempedomani keputusan bagi 10 terpidana yang dibebaskan dari hukuman,” tambah Leonardy.
( ant/cn05 ) FPSB Akan Eksaminasi Putusan MA
Kamis, 18 Oktober 2007 | 12:59 WIB

TEMPO Interaktif, Padang:Forum Peduli Sumatera Barat kecewa atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan 10 anggota DPRD dari tuntutan hukum. Karena itu, Forum akan meminta agar dilakukan eksaminasi terhadap putusan yang dibuat Bagir Manan dan kawan-kawan pada 10 Oktober lalu itu.

“Keputusan ini adalah pelecehan sangat serius terhadap penegakan supremasi hukum terutama dalam pemberantasan korupsi,” kata Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat, Oktavianus Rizwa, Kamis. Bagaimana mungkin dalam kasus yang sama 10 terpidana bebas, sedangkan 33 orang harus dieksekusi.

Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Sumatera Barat Suparno, mengungkapkan majelis hakim kasasi yang dipimpin Bagir Manan dengan hakim anggota
Iskandar Kamil dan Joko Sarwoko pada 10 Oktober lalu mengabulkan permohonan kasasi 10 mantan anggota DPRD Sumatera Barat yang menjadi terdakwa korupsi APBD Sumbar sebesar Rp5,9 miliar.

Dalam petikan yang diterima melalui faksimili pada 11 Oktober, kata Suparno, kesepuluh terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran. “Putusan itu juga mengatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan terdakwa dari hak-hak dan martabatnya,” kata Suparno.

Kesepuluh mantan anggota dewan itu adalah Marfendi (40), Hilma Hamid (52),Sueb Karsono (62), Hendra Irwan Rahim (43), Djufri Hadi (61), Ir Lief Warda (meninggal dunia-), Ir Alfian (38), Marhadi Efendi, Syahril BB (52) dan Muhamad Yunus Said. Febrianti

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: