PETISI MASYARAKAT PEDULI PENGADILAN TIPIKOR

Tolak Pengesahan RUU Pengadilan Tipikor Versi Panja DPR.

UU Pengadilan Tipikor sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan peranan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor akan menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara korupsi. Selama ini Pengadilan Tipikor telah sesuai dengan harapan masyarakat. Proses di Pengadilan Tipikor berjalan secara transparan, obyektif dan akuntabel. Bersama KPK, Pengadilan Tipikor menjadi ikon pemberantasan korupsi yang dapat diandalkan secara efektif dan memiliki prestasi yang patut dibanggakan.

Namun dalam perkembangannya berbagai upaya dilakukan secara perlahan dan sistematis untuk memperlemah Pengadilan Tipikor. Ironisnya hal itu malah dilakukan oleh sebagian kalangan dari DPR bersama pemerintah yang semestinya dapat menjaga memperkuat Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah yang telah menyepakati draft RUU Pengadilan Tipikor, justru memperlemah peranan Pengadilan Tipikor. Beberapa materi yang memperlemah tersebut menyangkut soal komposisi majelis hakim yang menisbikan keberadaan hakim adhoc karena harus ditentukan oleh Ketua Pengadilan Umum, pembentukan yang tidak realistis karena dilakukan disemua propinsi. Bahkan, kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan dan penyadapan perkara korupsi akan dikebiri. Suatu hal yang tidak diminta atau diperintahkan dalam putusan MK.

Hasil Panja RUU Pengadilan Tipikor tersebut tentu saja sangat mengecewakan, dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang sudah seringkali disampaikan. Hasil panja ini tentunya tidak menguntungkan bagi agenda pemberantasan korupsi, yang akan membuat mundur langkah-langkah penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Lebih jauh lagi akan membuat Indonesia akan semakin terpuruk dengan masalah korupsi.

Presiden SBY yang telah dipilih kembali oleh rakyat dan berjanji akan memberantas korupsi, harus menunjukkan komitmennya dan patut menyelamatkan Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini Presiden mesti bertindak jelas dan berpihak penuh pada upaya penguatan pemberantasan korupsi. Presiden perlu mengontrol jalannya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang tidak sesuai harapan untuk disahkan menjadi undang-undang, dengan menyiapkan dan mengeluarkan Perppu Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan pandangan dan penilaian tersebut diatas, kami dari Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor:
1. MENOLAK hasil Panja RUU Pengadilan Tipikor.
2. MENOLAK draft RUU Pengadilan Tipikor versi Panja disahkan menjadi undang-undang.
3. MENUNTUT agar Presiden segera menerbitkan Perppu untuk Pengadilan Tipikor.

Jakarta, 15 September 2009

MASYARAKAT PEDULI PENGADILAN TIPIKOR

Berikut Nama dan Lembaga yang mendukung petisi ini adalah;

Nama-Nama Pendukung Petisi:

1. Adrianus Meliala (Pengamat/FH UI)
2. A Irmanputra Sidin (pakar HTN)
3. Adrinof Chaniago (Fisip UI)
4. A. Ahsin Tohari
5. Ajeng Kusuma
6. Anung Karyadi
7. Arif Rahmadi Haryono
8. Asfinawati
9. Agus Sudibyo (Yayasan SET)
10. Aria Suyudi
11. Agam Faturrochman
12. Adnan Topan Husodo (ICW)
13. Asep Rahmat Fadjar (ILR)
14. Alexander Lay (ILR)
15. Azas Tigor Nainggolan (Fakta)
16. Abdul Fickar Hadjar (advokat)
17. Arsil (Leip)
18. Ariyo Bimmo
19. Bivitri Susanti
20. Bobby R. Manalu
21. Bambang Widjojanto (Advokat)
22. Budi Rahman
23. Budi Setyawan
24. Carolus Tuah (Pokja 30 Samarinda)
25. Dadang Trisasongko (Kemitraan)
26. Dhyah Madya Ruth
27. Dudu Daswara (hakim adhoc)
28. Dian Rosita (Leip)
29. Dina Ardiyanti (Advokat-Solo)
30. Djoko Tjiptono
31. Dadih Abdulhadi
32. Eryanto Nugroho (Dir. PSHK)
33. Erika Rovita Maharani
34. Eko Haryanto (KPK2KKN)
35. Fajrul Falaakh (FH UGM)
36. Firmansyah Arifin (Ketua KRHN)
37. Feri Amsari
38. Febri Diansyah (ICW)
39. Geni Achnas
40. Gita Putri Damayana
41. Hasrul Halili
42. Hasril Hartanto (Mappi)
43. Harry Ponto (Advokat/Peradi)
44. Herlambang Perdana W (FH Unair)
45. Ibnu Tricahyo (FH Brawijaya)
46. Irfan Riza
47. Illian Deta Arta Sari
48. Imam Nasima
49. Imron Rosyid
50. Iskandar Sonhadji (Advokat)
51. Jaleswari Pramodhawardani (LIPI)
52. J. Danang Widyatmoko (Kord. ICW)
53. Jeirry Soumampow (Kord. KPI)
54. Komaruddin Hidayat (UIN JKT)
55. Kurniawan Adi Nugroho
56. Khudri Sitompul (Kord. Ornop Sulsel)
57. Lilis Mulyani (LIPI/THC)
58. Laode Syarif (Kemitraan)
59. Mas Ahmad Santosa (UNDP)
60. Meuthia Ganie Rochman (Sosiolog)
61. Marwan Batubara (anggota DPD)
62. Muji Kartika Rahayu (KRHN)
63. Metta Dharmasaputra
64. Mirdas Ismail (Advokat-Banda Aceh)
65. Nurkholis Hidayat (Dir. LBH Jkt)
66. Oce Madril
67. Patra M Zein (Ketua YLBHI)
68. Pan Mohammad Faiz
69. Poernomo Satryo P (Leip)
70. Putu Wirata Dwikora (BCW)
71. Qorihani
72. Rhenald Kasali
73. Rizal Malik
74. Refly Harun
75. Rahma Mary (Dir. LBH Semarang)
76. Rohmat Solichin
77. Rhino Subagyo (Dir. Icel)
78. Romo Benny Susetyo
79. R. M Mihradi
80. Saldi Isra (Pusako Andalas)
81. Syamsudin Harris (Pengamat politik)
82. Siti Aminah (ILRC)
83. Soraya Aiman (TII)
84. Susan Dewi
85. Sudarno Lalung
86. Titin Kurnia (Advokat-Lampung)
87. Taufik Basari (Ketua YLBHM)
88. Topo Santoso (FH UI)
89. Teten Masduki (TII)
90. Todung Mulya Lubis (ILR)
91. Tandiano Bawor (Dir. HUMA)
92. Utoro Nugroho
93. Uli Parulian (Dir. ILRC)
94. Vera Kartika Giantari
95. Wiwiek Awiati
96. Wahyu Susilo (INFID)
97. Wahyudi Djaffar (KRHN)
98. Yenti Garnasih (FH Trisakti)
99. Yuna Farhan (Seknas Fitra)
100. Yanuar Rizky
101. Youra Zapatista
102. Yance Arizona
103. Zudan Arif Fakrullah (Undip)
104. Zaenal Arifin Mochtar (Pukat UGM)
105. Zenwen Pador. (FPSB)

Lembaga Pendukung Petisi
1. Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip).
2. Transparency International Indonesia (TII)
3. Yayasan Sains, Estetika dan Teknologi (Yayasan Set)
4. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
5. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH UI)
6. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
8. Indonesia Legal Roundtable (ILR)
9. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
10. Indonesia Corruption Watch (ICW)
11. Pergerakan Petani Nelayan Mandiri Indonesia
12. Pukat Antikorupsi FH UGM
13. Rapid Agrarian Conflict Appraisal (RACA) Institute
14. Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)
15. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
16. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
17. WNW Lawfirm
18. Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB)
19. Wahid Institute
20. KSP Principium FH UNS
21. KP2KKN Semarang
22. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
23. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
24. PP Otoda FH Brawijaya Malang
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
26. The Habibie Centre (THC)
27. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
28. Bali Corruption Watch (BCW)
29. Pokja 30 Samarinda
30. Seknas FITRA
31. FITRA SUMUT
32. FITRA RIAU
33. FITRA SUMSEL
34. FITRA SUKABUMI
35. FAKTA Kalimantan Barat
36. FITRA Tuban
37. FORMASI Kebumen
38. AWASI APBD Cilacap
39. SOLUD NTB
40. Bali Corruption Watch (BCW)
41. Tasikmalaya Corruption Watch

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: