Percaloan dan Eksistensi BK

Oleh Zenwen Pador

Dugaan praktek percaloan pernah santer menerpa sebagian anggota DPR periode 2004-2009. Badan Kehormatan (BK) DPR pernah memberikan teguran tertulis dan lisan kepada tiga anggota DPR yang diduga terlibat percaloan, tanpa berani menyebutkan nama apalagi mempublikasikan secara terbuka ketiga nama tersebut. Alhasil, di mata publik sampai saat ini, sampai akan dilantiknya anggota DPR hasil Pemilu 2009, masalah tersebut masih samar-samar penyelesaiannya.

Kondisi ini sama halnya ketika heboh soal banyaknya anggota DPR yang bolos, jarang mengikuti sidang. Setelah didesak berbagai kalangan barulah BK mengumumkan 10 nama anggota DPR yang sering mangkir. Akibatnya BK mendapat serangan balik dari beberapa fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menilai BK tidak memiliki kredibilitas. F-PDIP juga langsung menarik anggotanya, dari BK karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas, sebagaimana diberitakan banyak media pertengahan Januari 2005.

Sejak awal dibentuk banyak kalangan sudah meragukan keefektifan BK DPR. Salah seorang anggota DPR sendiri, Permadi misalnya pernah mengingatkan bahwa BK akan mandul karena fraksi pasti akan lebih kuat dibandingkan dengan BK. Sukardi Rinakit juga pesimistis BK akan efektif dalam menjalankan tugasnya, dan tidak menutup kemungkinan BK tidak berdiri netral sehingga condong pada kepentingan politik tertentu (Kompas, 26 Oktober 2004).

BK memang tidak dapat mengelak dari kepentingan politis partai. Maka wajar jugalah kalau kasus percaloaan yang kualitas masalahnya lebih tinggi dibandingkan sekedar bolos sidang sampai berakhirnya masa jabatan DPR belum juga menemukan kejelasan.

Kewenangan BK
Berdasarkan Peraturan Tata-tertib DPR, BK memang berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR dengan mengacu kepada persyaratan untuk menjadi Anggota DPR, sumpah/janji sebagai wakil rakyat, larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari APBN dan/atau APBD, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Kode Etik DPR. Namun dari hasil kerjanya BK hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Lagipula menurut Tatib rapat-rapat BK bersifat tertutup. Tugas BK dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
Dengan ketentuan normatif seperti itu maka memang tak banyak yang bisa diharapkan dari BK terkait kasus percaloan di DPR.
Percaloan sudah masuk Wilayah Hukum

Bila melihat gambaran di atas jelas tersimpulkan bahwa kewenangan BK hanya sebatas masalah etika anggota DPR. Sanksi paling tinggi hanyalah berupa pemberhentian sebagai anggota DPR. Sementara itu kasus percaloan sesungguhnya tidak lagi berada dalam ranah etika, tetapi juga sudah merambah ke persoalan hukum. Percaloan dimana-mana berkelindan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Praktek percaloaan akan lebih sering diiringi dengan dengan praktek suap menyuap baik dalam bentuk materi maupun imateril (fasilitas, kemudahan, akses dan lain sebagainya).

Dalam praktek percaloan sudah jelas anggota DPR yang diduga terlibat terindikasi kuat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Mengenai penyalahgunaan wewenang dan jabatan ini diatur pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Sedangkan pasal 5 UU yang sama mengatur tentang ancaman bagi setiap orang dan penyelenggara negara yang terlibat dalam suap menyuap.

Berkaitan dengan penyuapan, Jeremy Pope mengkategorikan beberapa jenis suap. Salah satunya adalah penyuapan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik (Pope, 2003). Dengan demikian jelas bahwa percaloan bukan hanya persoalan etika yang hanya menjadi kewenangan BK untuk mengusut tetapi seharusnya sudah masuk ke kewenangan lembaga lain, Kejaksaan Agung bahkan KPK. Percaloan di DPR akan tidak jauh berbeda polanya dengan percaloan di MA yang sempat gencar diproses KPK. Percaloan di DPR juga muncul karena adanya pihak yang berkepentingan atas sebuah proyek tertentu, lalu melakukan penawaran untuk melakukan penyuapan kepada pihak yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kepentingan tersebut artinya menerima penyuapan tersebut, tentunya melalui perantara (calo) yang biasanya menjadi penghubung kepentingan kedua belah pihak.

Bagaimanakah dengan DPR hasil pemilu 2009 ini? Mudah-mudahan mereka telah menyimak dan mengambil pelajaran dari berbagai kasus korupsi yang telah mengantarkan sekian banyak anggota Dewan menjadi pesakitan dan menghuni lembaga pemasyaratakan karena terbukti melakukan percaloaan dan tindak pidana korupsi lainnya. Sehingga tak akan lagi kita mendengar anggota Dewan yang terhormat menjadi tak lagi terhormat karena bersatus terpidana.
_________________________
Penulis adalah Advokat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: