PANEN BEBAS KORUPSI DAERAH

Oleh Zenwen Pador

Majelis Hakim Pengadian Negeri Makasar, Senin (23/3) menvonis bebas 29 anggota DPRD kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan periode 1999 – 2004 yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Kasus itu terkait penggunaan dana Rp.1,05 miliar anggaran biaya tak tersangka sebagai dana kehormatan bagi 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang mengakhiri masa jabatannya tahun 2004 (Kompas, 24 Maret 2009).
Sekalipun dua hakim lainnya mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), secara keseluruhan putusan tersebut telah menambah panjang daftar kasus korupsi daerah yang telah divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tak lama berselang, bekas Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Herwan Agus Darmanto, terdakwa korupsi Rp 1,1 miliar, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. Sementara itu Aloysius Tukan, terdakwa kasus pembalakan liar (illegal logging) dan tindak pidana korupsi kehutanan yang diduga merugikan negara Rp14,4 miliar, divonis bebas juga oleh Pengadilan Negeri Berau, Kaltim pada 12 November 2007.

Di Jawa Barat, kasus korupsi yang dibebaskan oleh hakim Pengadilan Negeri selama 2007 adalah korupsi APBD 2001-2002 sebesar Rp9,8 miliar yang menyeret empat pimpinan dewan DPRD Kota Bandung Isa Subagja, Entjo Warso, Saud Effendi, dan Ujang Sahruddin. Kasus lainnya adalah korupsi dana kadeudeuh perumahan atau `kaveling gate` yang menyeret mantan Ketua DPRD Jawa Barat 2000-2004, Eka Santosa dengan nilai kerugian negara Rp25 miliar.
Publik juga tentu ingat dengan kasus korupsi APBD Sumbar tahun 2002 yang melibatkan hampir anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004. Kasus ini berujung pada diterimanya Peninjauan Kembali (PK) 33 terpidana pada sekitar Februari 2008. Awalnya para mantan pimpinan yang dinyatakan Mahkamah Agung lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya 30 terpidana lainnya yang terdiri dari tiga berkas kasus menyusul memperoleh putusan bebas pula dari MA pada tingkat PK.

Putusan bebas terhadap PK korupsi DPRD Sumbar adalah hasil akhir rangkaian skenario intervensi politik terhadap proses penegakan hukum di daerah, setelah sebelumnya MA telah mengeluarkan putusan kontroversial menerima kasasi 10 terdakwa korupsi dalam kasus yang sama.

Dari data yang dihimpun Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), di Sumatera Barat saja sampai saat ini tercatat 10 kasus yang berkaitan dengan APBD yang melibatkan tidak hanya pimpinan dan anggota DPRD tetapi juga pihak eksekutifnya. Selain kasus APBD Sumbar 2002, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Padang periode 1999 – 2004 juga telah dinyatakan bebas oleh MA dalam putusan kasasinya. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Sumbar telah menguatkan putusan PN Padang yang menyatakan mereka bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan APBD Padang tahun 2001 dan 2002. Sedangkan kasus serupa yang dialami oleh pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumbar yang juga telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri setempat sampai saat ini belum ada kejelas kelanjutan kasusnya.

Berdasarkan data koalisi LSM Anti Korupsi, selama 2002 hingga 2006 ada 200 kasus di daerah yang penanganannya tidak jelas. Itu terdiri dari 9 kasus di Sultra, 13 di NTT, 49 di Kalbar, 18 di Kaltim, 4 di Kalsel, 11 di NTB, 5 di Jabar, 16 di Sumut, 12 di Riau, 11 di Bali, 22 di Nangroe Aceh Darussalam, 3 di Karanganyar, serta 25 di Jatim dan Jateng. Data yang dihimpun FPSB, terdapat 30 kasus korupsi di Sumatera Barat termasuk 10 kasus korupsi APBD yang disebutkan sebelumnya.

Pertanyaan tentang kemana arah penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah terutama yang berkaitan dengan penyusunan dan implementasi APBD dalam beberapa tahun terakhir ini nampaknya semakin jelas jawabannya. Nasibnya sama dengan kasus korupsi APBD Sumbar 2002: divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kasus APBD Sumbar tahun 2002 awalnya telah menjadi contoh dan preseden baik bagi semangat dan komitmen aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi di daerah. Malah menurut Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, di tengah-tengah kekeringan keadilan di negeri kita sekarang ini, apa yang dilakukan pengadilan di Padang seyogianya benar-benar mendapatkan penghargaan setimpal. Maka, sekarang menjadi tugas kita semualah, khususnya dunia hukum, menggelindingkan “keadilan Padang” itu sehingga “virus Padang” tersebut menyebar ke seluruh penjuru pengadilan di negeri ini (Kompas, 12 Juni 2004).

Tetapi gunung es keadilan Padang itu kini justru semakin lama bergerak semakin lambat dan terus menipis. Satu persatu kasus-kasus korupsi di daerah khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan APBD penanganannya justru berujung dengan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pentingnya Menguatkan Ikhtiar Anti Korupsi di daerah

Kalaulah terhadap setiap terpidana kasus korupsi daerah seperti ini yang terjadi, maka tentunya tak ada gunanya seluruh daya upaya berbagai pihak mulai dari proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan termasuk energi masyarakat yang telah dikeluarkan untuk mengawal proses hukum tersebut. Semua akan menjadi sia-sia karena faktanya koruptor tetap saja punya kiat ampuh untuk tidak menjalani hukuman. Kiat ampuh semacam ini tentunya juga hasil kolaborasi banyak aktor (multistakeholders). Mulai dari kalangan politisi, advokat, hakim didukung dengan birokrasi peradilan pada semua level serta kejaksaan sendiri sebagai penuntut umum dan eksekutor.

Bila semua aktor tersebut berkolaborasi maka bukan sesuatu yang sulit misalnya untuk memperlambat pemeriksaan kasasi sebuah kasus korupsi di MA. Atau ketika vonis bersalah telah jatuh maka putusan dapat disembunyikan, tidak dikirim-kirim ke daerah atau dihilangkan sama sekali. Tetapi kalau putusannya bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka pihak yang diuntungkan segera menggelar konferensi pers merayakan kemenangananya.

Kalaulah para koruptor di daerah saat ini sedang panen putusan bebas tentu sebaliknya bagi pegiat anti korupsi dan kalangan LSM di daerah. Bendera setengah tiang terpaksa dikibarkan saat ini.

Dalam kondisi yang begini kita seakan dihadapkan pada dinding tebal jaringan koruptor dengan aktor daerah dan pusat yang telah berkolaborasi dengan baik dan begitu sistematisnya. Sekuat-kuat LSM dan masyarakat sipil melakukan advokasi pemberantasan korupsi, pada ranah penegakan hukum korupsi di daerah nampaknya mengalami anti klimaks dan titik yang memprihatinkan. Namun tidak bisa tidak masyarakat harus tetap menjaga ikhtiar untuk tak pernah lelah melawan anti korupsi.
_________________
Penulis Advokat, Koordinator FPSB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: