Sekko Bukittinggi Segera Diperiksa

Sabtu, 14 Februari 2009
Padang, Padek–Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Sution Usman Adji akan mengkrosscek surat permohonan izin pemeriksaan Wali Kota Bukitinggi, Djufri sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi pengadaan tanah untuk gedung DPRD Kota Bukittinggi.

Pengecekan ulang ini dilakukan Sution sebagai tindak lanjut dari informasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy Rabu (11/2), yang mengaku belum menerima surat permohonan izin pemeriksaan Djufri. “Akan dicek lagi. Kita tidak tahu di perjalanan surat itu bagaimana. Yang jelas, kalau belum diterima akan kembali dilayangkan,” ujar Sution.

Meski izin pemeriksaan Djufri belum turun, Sution tetap memastikan pihaknya akan terus melakukan pemanggilan saksi-saksi dan segera memproses Sekko Bukittinggi, Khairul. “Yang perlu surat izin kan Djufri saja, sedangkan Khairul tidak. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan proses hukum kasus ini,” terang Sution.

Demokrat Tak Hambat Proses Hukum Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Syarif Hasan berjanji menindak tegas jika ada kadernya melakukan intervensi dalam proses penyidikan kasus Djufri. “Kalau memang ada, silakan laporkan pada kami. Yang jelas tindakan tegas akan diberikan bagi kader partai yang ikut campur dalam proses penegakan hukum,” tegas Syarif Hasan.

Menurut Syarif, partainya sangat menjunjung tinggi proses hukum yang transparan dan akuntabel dan tidak mengenal istilah tebang pilih dalam proses penegakan hukum. “Ini sudah harga mati bagi Partai Demokrat. Kalau memang bukti-bukti sudah cukup, kami mendukung upaya penyidikan Djufri. Yang penting tidak ditutup-tutupi dan masyarakat umum harus tahu,” tandasnya. . Djufri sendiri ditetapkan pihak Kejaksaan Tinggi menyusul 6 terdakwa lainnya.

Mereka adalah Anderman, (mantan Camat Mandingin Koto Selayan), Wasdinata, (mantan Kabag Pemerintahan), Asmah Hadi, (Kabag Hukum), Unggul (salah satu Kasubag), Erwansyah, (Lurah Manggis Ganting) dan Dharma Putra (mantan Sekretaris kelurahan Manggis Ganting). Kasus ini mencuat sejak April 2008 lalu, berawal dari laporan masyarakat Kelurahan Manggih Gantiang Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), tentang proses ganti rugi tanah warga yang tak merata. Diduga, dugaan korupsi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp1,2 miliar. (cr3)

Sumber: Padang Ekspres, 14 Feb.2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: