Hakim PK Dinilai Langgar Prinsip Peradilan

Padang, Padek—Majelis eksaminasi putusan peninjauan kembali (PK) Arwan Kasri CS dalam kasus korupsi APBD Sumbar tahun 2002 menyimpulkan putusan Mahkamah Agung No 32 PK/Pid/2006 yang menyatakan para terpidana lepas dari segala tuntutan hukum telah melanggar prinsip-prinsip penting peradilan. Majelis eksaminasi beralasan, hakim PK hanya mengakomodir masukan satu pihak saja yakni pengaju PK.“Hakim PK tak mempertimbangkan kontra memori yang diajukan Kejati Sumbar. Majelis hakim agung yang memeriksa kasus ini jelas telah melanggar salah satu asas penting dalam hukum acara yakni audit et alteram partem (hakim wajib mendengar kedua belah pihak),” beber Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Zenwen Pador saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi majelis eksaminasi di hadapan aktivis antikorupsi dan wartawan di kantor KPMM, Jalan Jakarta, Lolong Belanti, Padang, kemarin.
Majelis eksaminasi yang merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terdiri dari Yuslim (Dosen Hukum Administrasi Negara Unand), Shinta Agustina (Dosen Pidana Unand), Fadilah Sabri (Dosen Pidana Unand), Neni Vesna Madjid (Advokad) dan Firmansyah Arifin (Koordinator KRHN). Majelis eksaminasi juga menilai majelis hakim PK tidak tepat memahani konsekuensi batal dan batal demi hukum terhadap hasil judicial review PP No 110 tahun 2000 yang dilakukan DPRD Sumbar.
Pernyataan batal, kata Zenwen, berbeda dengan batal demi hukum. Kalau bunyinya batal saja, jelasnya, putusan berlaku secara prospektif. Segala perbuatan yang dilakukan sebelum adanya pembatalan tetap memiliki konsekuensi hukum. Sebab, PP No 110 merupakan hukum positif yang berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal keluarnya pernyataan batal oleh MA.
“Pelanggaran terhadap PP itu, waktu peraturan berlaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Ini yang gagal dipahami Hakim PK akibatnya salah memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara,” ujarnya.
Majelis hakim PK juga dinilai keliru menggunakan Surat Edaran MA sebagai dasar pertimbangan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Padahal, sesuai karakter hukum, SE bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar. Hakim jelas tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 199 ayat (1) KUHAP sehingga putusannya harus dinyatakan batal demi hukum. “Ini memang aneh. SE bukan sumber hukum tetapi bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan suatu kebijakan,” terang Yuslim.
Majelis juga bependapat kewenangan administratif yang dimiliki eksekutif dan legislatif tidak serta merta menghilangkan tindak pidana korupsi. Bahkan keduanya bisa diakumulasikan dengan tanggung jawab perdata, selain administrasi dan pidana.
Sekalipun PP No 110 tahun 2000 berada dalam ranah hukum administrasi, ia berdiri sendiri tetapi bagian dari hukum pada umumnya. “Jadi pertimbangan MA dalam putusan PK tersebut sangat dangkal dan tanpa pertimbangan serta kajian terhadap hukum administrasi secara menyuluruh,” tukas Yuslim.
Karena itu, majelis eksaminasi mengeluarkan dua rekomendasi yang bisa dilakukan Kejati Sumbar sebagai langkah hukum dalam menyikapi putusan MA tersebut. Di antaranya kasasi demi kepentingan hukum dan gugatan perdata. Kasasi kata Zenwen diperlukan untuk membatalkan putusan yang keliru. Sekaligus mencegah putusan PK yang jelas-jelas memperlihatkan kekhilafan hakim itu menjadi yurisprudensi hukum bagi perkara yang sama dikemudian hari.
Sementara gugatan perdata, lanjut Zenwen, bisa dilakukan karena sesuai pasal 32 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 putusan bebas dalam tidak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Apalagi kata Zenwen sesuai putusan PK dari MA menyatakan terpidana terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Terbukti melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, hanya saja bukan perbuatan pidana. Jadi pantas negara menuntut kerugian tersebut dikembalikan,” tegas Zenwen.
Zenwen mengungkapkan dalam waktu dekat kesimpulan majelis eksaminasi itu akan diserahkan ke Kejati Sumbar. Dalam pembacaan kesimpulan tersebut FPSB sebetulnya mengundang Kejati tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. “Kita berharap minimal satu dari dua langkah ini ditindaklanjuti Kejati,” ujarnya. Namun Yuslim pesimis Kejati bakal merespons dan mengajukan upaya hukum kasasi. “Saya tidak yakin itu direspons,” ucapnya singkat tanpa memberikan alasan. (geb)

Sumber : Padang Ekspres, 31 Oktober 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: