HASIL EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN PK KORUPSI APBD SUMBAR 2002

Berdasarkan analisa terhadap persoalan hukum yang didasarkan pada kasus posisi, maka dapat disimpulkan:
1. Dalam pemeriksaan kasus di atas majelis hakim PK tidak menerapkan prinspi-prinsip penting peradilan.
2. Majelis Hakim PK tidak tepat memahami konsekuensi batal dan batal demi hukum suatu peraturan perundangan-undangan yang telah dijudicial review, sehinggga salah dalam memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan SEMA No. MA/KUMDIL/70/71/K/2005 tentang tidak berlakunya PP 110 tahun 2000, MA teah salah dalam menggunakan pertimbangan hukum. SEMA seharusnya tidak dijadikan pertimbangan hukum MA untuk mengadili Kasus PK perkara in casu. Sesuai dengan karakter hukum SE, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar. Dengan demikian Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP
HASIL EKSAMINASI PUBLIK
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) ARWAN KASRI CS
DALAM KASUS KORUPSI APBD SUMBAR TAHUN 2002
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 32 PK/Pid/2006)

MAJELIS EKSAMINASI

1. YUSLIM, SH. MH. DOSEN HAN FH. UNAND
2. SHINTA AGUSTINA, SH. MH. DOSEN PIDANA FH. UNAND
3. FADILLAH SABRI, SH.MH. DOSEN PIDANA FH.UNAND
4. NENI VESNA MADJID, SH ADVOKAT
5. ZENWEN PADOR, SH. ADVOKAT

DISELENGGARAKAN OLEH
FORUM PEDULI SUMATERA BARAT (FPSB)

KERJASAMA DENGAN
KANTOR HUKUM ANGGREK LAW FIRM
DAN KONSORSIUM PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI (KPMM)
Padang, 30 OKTOBER 2008

DAFTAR ISI

Hal
Daftar Isi 1

BAB I. KASUS POSISI 2

BAB II. PERUMUSAN MASALAH 5

BAB III. PENELUSURAN BAHAN HUKUM 6

BAB IV. ANALISIS 9

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 17

BAB I
KASUS POSISI

Kronologis Kasus
– 9 Februari 2002
Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) melaporkan indikasi kasus Korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumatera Barat dalam penggunaan APBD tahun 2002 di DPRD Sumatera Barat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaan melakukan penyidikan hampir lebih kurang satu tahun dan akhirnya sekitar April 2003 kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.
– 14 Mei 2002
DPRD Propinsi Sumatera Barat mengajukan judicial review atas PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (PP No 110/2000) kepada Mahkamah Agung. Dalam permohonnya, penggugat meminta agar MA menyatakan bahwa PP 110/2000 bertentangan dengan UU Nomor 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR/DPRD, dan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
– 9 September 2002
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Judicial Review (JR) DPRD Sumbar melalui Putusan No.04.G/HUM/2001 tentang Gugatan Hak Uji Materil terhadap PP No. 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Hal ini bisa dilihat dari amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Hak Uji Materiil dari Penggugat: 1. Drs. EC. H. ARWAN KASRI MK. MS, 2. Drs. SYAHRIAL SH., 3. Ny. TITI NAZIEF LUBUK, 4. MASFAR RASYID, SH, DT. RAJO TUO;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 tahun 2000 bertentangan (tegengesteld) dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 4 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Nopember 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut dengan ketentuan apabila dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah ini tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
– 10 Februari 2004
Kejaksaan menuntut para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
– 17 Mei 2004
Pengadilan Negeri Padang memutus perkara, Dr. H. Arwan Kasri MK, S.E., H. Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini yang tertuang dalam putusan No. 83/Pid/2003/PN.PDG yang pada intinya menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menghukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan serta menghukum terdakwa dengan pidana denda 100 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan. Memerintahkan membayar uang pengganti kepada masing-masing terdakwa Dr.H.Arwan Kasri MK,SE sebesar Rp 116.650,- H.Masfar Rasyid sebesar Rp 117.864.500,- Hj. Hasmerti Oktini sebesar Rp 127.737.900,-.
– 24 Desember 2004
Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding memutus perkara Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H. Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini yang amarnya antara lain membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.83/Pid/2003/PN.PDG dan mengadili sendiri : Menyatakan terdakwa Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H. Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana karenanya terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama lima tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing Rp 250.000.000,-
– 2 Agustus 2005
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memutus perkara Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini yang amarnya menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi/terdakwa Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini.
– 25 Februari 2008
Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terdakwa Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini dan menuangkan dalam Putusan No.32 PK/Pid/2006 dengan amar putusan diantaranya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan PK dari para pemohon peninjauan kembali para terpidana Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini;
2. Membatalkan putusan-putusan MA Putusan kasasi No.593 K/PID/2005 tanggal 2 Agustus 2005 jo Putusan PT PDG No.104/PID/2004/PT Padang tanggal 24 Desember 2004 jo Putusan PN Padang No.83/Pid.B/2003/PN.PDG tanggal 17 Mei 2004, dan mengadili kembali perkara bersagkutan;
3. Menyatakan Para Terpidana Dr.H.Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmerti Oktini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
4. Menyatakan Para Terpidana tersebut di atas dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging);
5. Memulihkan hak para terpidana dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

BAB II
PERUMUSAN PERSOALAN HUKUM

Dari kasus posisi diatas dapat diajukan beberapa persoalan hukum sebagai berikut:
1. Apakah dalam pemeriksaan kasus di atas majelis hakim PK sudah menerapkan prinspi-prinsip penting peradilan?
2. Apakah konsekuensi batal dan batal demi hukum suatu peraturan perundangan-undangan yang telah dijudicial review?
3. Sejauh mana kekuatan hukum dari surat edaran yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi?
4. Apakah kewenangan administratif yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif bisa menghilangkan tindak pidana korupsi?
5. Apakah putusan lepas dari tuntutan hukum mempunyai pengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi di tubuh lembaga-lembaga negara?

BAB III.
PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Dalam salah satu amar Putusan No. 04.G/HUM/2001 tentang Gugatan Hak Uji Materil terhadap PP No. 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Mahkamah Agung menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 November 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211.

Dalam literatur hukum, Kebatalan atau Nietigheid tersebut ada dua macam, yaitu :
Pertama, batal demi hukum atau batal sejak semula (awal) atau Vanreechtswege nietig atau “Null and Void”. Jika ditinjau dari segi hukum arti putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, sejak semula putusan itu sama sekali tidak dapat dilaksanakan (M. Yahya Harahap S.H, Pembahasan dan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK, hal 385)

Kedua, dapat dibatalkan atau batal setelah dinyatakan, artinya tidak berlakunya ketentuan tersebut setelah dinyatakan batal. Dalam hal ini adalah PP No. 110 tahun 2000 setelah adanya putusan Mahkamah Agung, Batal demikian disebut juga sebagai Vernietig baar atau “Annullment”. Pelaksanaan Putusan MA dalam perkara hak uji Materil dicantumkan dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. Putusan MA tersebut dikirimkan ke Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuji. Dalam waktu 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI dan PSHK, hal 372)

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 Ayat (1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undanga adalah sebagai berikut:
a.UUD Negara RI tahun 1945
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah

Bila dihubungkan dengan peraturan diatas Surat Edaran (SE) MA No. MA/KUMDIL/70/71/K/2005 tentang tidak berlakunya PP 110 tahun 2000, seharusnya tidak dijadikan Pendapat Hukum MA untuk mengadili Kasus PK perkara in casu. Sesuai dengan karakter hukum SE, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar. Menurut ahli hukum administrasi SE merupakan peraturan kebijakan, yang tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi hanya mempunyai relevansi hukum. SE tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bukanlah peraturan perundang-undangan. Sementara MA telah menjadikan SE tersebut di atas sebagai dasar putusan MA dalam perkara PK in casu. Disinilah terlihat bahwa pertimbangan hukum dalam kasus PK ini oleh MA dengan menggunakan SE tersebut tidak berdasar.

Dalam putusan pemidanaan berlaku ketentuan Pasal 197 KUHAP yang berbunyi :
1) “Surat putusan pemidanaan memuat :
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam’tahanan atau dibebaskan;
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 199 Ayat (1) KUHAP berbunyi ”Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h
b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar putusan
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia sedang ditahan
Selanjut ayat (2) pasal yang sama berbunyi ”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga pasal ini”.

Dalam memutus perkara nomor 32 PK/Pid/2006 salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan : “bahwa di dalam putusan MA No. 04 G/HUM/2001 tanggal 9 Maret 2002 berkaitan dengan hak uji materil telah dinyatakan bahwa PP 110/2000 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 4 tahun 1999 dan UU No. 22 tahun 1999 sehingga karenanya PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”.

Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas baru hanya merupakan alasan yang menjadi dasar putusan, sementara pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan tidak disebutkan dengan tegas dan jelas.

BAB IV
ANALISIS

A. ASPEK HUKUM PIDANA
Majelis hakim agung dalam kasus ini tidak menerapkan prinsip penting dalam peradilan, yaitu due process of law. Hal ini ternyata dari beberapa hal berikut:
a. Tidak dimasukkannya kontra memori PK yang diajukan oleh Kejati Sumbar dalam kasus ini sebagai bagian dari proses hukum PK. Dalam persidangan PK yang berlangsung di PN Padang, sebelum berkas dikirim ke Jakarta, untuk menentukan apakah permohonan PK memebuhi persyaratan PK dan dapat diajukan, pihak Kejati Sumbar mengajukan kontra memori PK. Namun kenyataannya dalam putusan PK sama sekali tidak terdapat bagian dari kontra memori PK yang telah diajukan oleh Kejati Sumbar.
b. Majelis hakim agung tidak mempertimbangkan semua alasan PK yang diajukan oleh pemohon PK. Merupakan suatu kewajiban dari Majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan pendapatnya terhadap semua alasan PK yang diajukan oleh pemohon PK, baik alasan tersebut disetujui oleh Majelis hakim agung ataupun tidak. Kewajiban tersebut juga berlaku terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lainnya, dalam hal ini keberatan yang diajukan oleh Kejati Sumbar.
c. Majelis hakim agung yang memeriksa perkara PK dalam kasus ini telah melanggar salah satu asas penting dalam hukum acara, yaitu audit et alteram partem (hakim wajib mendengar kedua belah pihak). Putusan hakim dalam perkara ini hanya mempertimbangkan alasan yang diajukan para pemohon PK yang disampaikan dalam memori PK, tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan Kejati Sumbar yang dikemukakan dalam Kontra Memori PKnya.
Majelis hakim agung hanya mempertimbangkan satu dari sekian banyak alasan diajukan PK yakni alasan C yang menyatakan bahwa dalam putusan MA Nomor 538 K/Pid/2005 terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:
a. Bahwa di dalam putusan MA Nomor 04 G/HUM/2001 dinyatakan bahwa PP No 110 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 4 Tahun 1999 dan UU Nomor 22 tahun 1999, sehingga PP No 110 Tahun 2000 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu telah ada pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/71/K/2005 yang berisi penegasan tentang tidak berlakunya PP No 110 Tahun 2000.
b. Bahwa dengan demikian sekalipun perbuatan para terdakwa telah dinyatakan terbukti yakni ketika menyusun Peraturan Daerah No 2 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004 bersama-sama dengan Gubernur Propinsi Sumatera Barat bertentangan dengan PP No 110 Tahun 2000, akan tetapi penyusunan anggaran tersebut adalah masih dalam ruang lingkup kewenangannya (administratif), karenanya perbuatan para terpidana sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga para terpidana tersebut haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)

Terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung tersebut diatas perlu di kritisi secara mendalam, sekalipun PP 110 tahun 2000 tersebut oleh MA telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukankah perundang-undangan mengenal asas di antaranya: ”Peraturan perundang-undangan berlaku dan mengikat sejak saat di undangkan yaitu dengan cara menempatkannya dalam lembaran negara atau lembaran daerah”.
Asas tersebut mengandung makna bahwa sepanjang peraturan tersebut belum dicabut oleh peraturan yang setingkat atau yang lebih tinggi peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku.
Putusan MA Nomor 04 G/HUM/2001 menyatakan PP Nomor 110 Tahun 2000 batal, bukan batal demi hukum. Pernyataan batal berarti bahwa putusan tersebut berlaku ke depan (prosfektif), dengan kata lain PP 110 Tahun 2000 tidak berlaku setelah dinyatakan batal oleh MA. Ini berarti PP 110 Tahun 2000 adalah hukum positif yang berlaku sejak diberlakukan sampai pada tanggal pernyataan batal oleh MA dengan putusannya tersebut. Berbeda halnya jika putusan MA menyatakan bahwa PP tersebut batal demi hukum, yang berarti putusan itu berlaku ke belakang. Pernyataan batal demi hukum berarti bahwa PP tersebut harus dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, karena putusan MA menyatakan batal, sehingga PP 110 tahun 2000 adalah hukum positif sejak diberlakukan sampai pada tanggal dibatalkan, maka pelanggaran terhadap PP 110 Tahun 2000 pada waktu peraturan tersebut berlaku adalah perbuatan melawan hukum.
Dan jika dihubungkan dengan dakwaan khususnya mengenai waktu tindak pidana dilakukan (rentang Januari-Desember 2002), maka secara nyata para terdakwa telah menikmati uang rakyat Rp. 5.904.103.350,- sehingga menimbulkan kerugian negara perbuatan mana secara materil telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan demikian seluruh proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang berkaitan dengan PP No.110 tahun 2000 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, Judicial Review tidak menyebabkan terjadinya perubahan Undang-Undang/transitoir, karena perubahan Undang-Undang menurut pasal 1 ayat (2) KUHP terdapat 3 (tiga) teori yaitu :
1. Teori formil yang mengatakan adanya perubahan Undang-Undang bila redaksi UU Pidana itu sendiri yang berubah;
2. Teori materil terbatas yang mengatakan adanya perubahan Undang-Undang bila terjadi perubahan keyakinan atau perasaan hukum pembuat Undang-Undang;
3. Teori materil tidak terbatas yang mengatakan perubahan undang-undang terjadi bila ada perubahan keyakinan atau perasaan hukum pembuat undang-undang perubahan menurut waktu.
Perubahan Undang-Undang yang dianut dalam peradilan Indonesia adalah terori materil tidak terbatas, tetai itu hanya didasarkan kepada perubahan keyakinan atau perasaan hukum pembuat Undang-Undang, bukan didasarkan kepada putusan judicial review atau berdasarkan putusan judiacial review, karena bukan pembuat Undang-Undang atau bukan legislatif power.

Bahwa majelis hakim PK tidak cermat dan kurang teliti serta keliru dengan menyatakan ”Dalam putusan MA No.04 G/HUM/2001, tanggal 9 Maret 2002 berkaitan dengan hak uji materi yang seharusnya 9 September 2002. Hal mana membuktikan majelis hakim PK tidak cermat, tidak teliti dan profesional.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Dr. H. Arwan Kasri MK,SE, H.Masfar Rasyid, Hj. Hasmesti Oktini Cs telah menimbulkan bumerang bagi penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi ditubuh lembaga-lembaga negara. Hal mana juga membuktikan bahwa dalam prakteknya sanksi hukum hanya berlaku bagi masyarakat marginal dan masih ada tebang pilih dalam penegakan hukum di negara kita.

Salah satu pertimbangan majelis hakim PK dalam putusannya menjadikan Surat Edaran MA No. MA/KUMDIL/70/71/K/2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Penegasan tidak berlakunya PP No. 110/2000 salah satu dasar hukum merupakan hal yang keliru. Karena surat edaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika diperhatikan, keluarnya surat edaran itu syarat dengan muatan politis terlihat dengan adanya desakan dari lembaga legislatif seluruh Indonesia berkaitan dengan dikabulkannya yudicial review PP 110 tahun 2000 oleh MA. Dengan tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan PK maka putusan ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf b, sehingga putusan ini harus dinyatakan batal demi hukum.

B. ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang dijadikan dasar dakwaan perkara in casu memang berada dalam ranah (bidang hukum administrasi) ; Hal itu tidak dapat dipungkiri berdasarkan pembidangan hukum, dimana dalam perkembangannya setelah PD II, muncul bidang hukum baru yang baik metoda, objek dan sistematikanya berbeda dari Hukum Tata Negara sehingga membentuk bidang tersendiri yang diberi wadah dalam Hukum Administrsi Negara.
Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif dalam kehidupan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi memungkinkan warga masyarakat berpartisipasi dan memberikan perlindung hukum terhadapnya”.
Dengan rumusan itu jelaslah bahwa aturan keuangan negara merupakan instrumen pengaturan bagaimana lembaga, warga tidak bertindak sewenang-wenang tentang keuangan dan PP 110 tahun 2000 jelas masuk ranah hukum administrasi.
Sekalipun PP 110 tahun 2000 berada dalam ranah hukum administrasi, tetapi hukum administrasi bukan hukum yang berdiri sendiri, ia bagian dari hukum pada umumnya. Menurut Poly ( dalam bukunya juridische zaak bookje) dilihat dari segi penegakkan hukum Hukum Administrsi adalah hukum antara, berada diantara hukum Privat (perdata) dan Hukum Pidana. Pandangan Poly didukung oleh ahli hukum administrasi lainnya yaitu Prins yang menyatakan setiap kaedah hukum adminisstrasi selalu diikat/ditutup dengan ” In cauda Venenum”(ada racun/pidana dibelakangnya). Oleh karena itu setiap pelanggaran terhadap hukum administrasi dapat menggunakan instrumen sanksi dalam hukum administrasi, instrument sanksi dalam hukum perdata maupun instrumen sanksi dalam hukum pidana. Penggunaan sanksi tersebut dapat bersifat alternatif maupun komulatif.
Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, tidak dengan serta merta secara otomatis pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang keuangann (semua lapangan hukum administrsi) masuk kewenangan administrasi dan penyelesaiannya melalui instrumen hukum administrasi. Karena itu pertimbangan hukum oleh Hakim Agung dalam putusannya, halaman 64 ”
”Bahwa dengan demikian sekalipun perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti yakni ketika menyusun Peraturan Daerah No. 2 tahun 2002 jo Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh DPRD Sumatera Barat priode 1999-2004 bersama-sama dengan Gubernur Propinsi Sumatera Barat bertentangan dengan PP No. 110 tahun 2000 akan tetapi penyusunan tersebut adalah masuk ruang lingkup kewenangannya (administrasi) karenanya perbuatan Terpidana sebagaimana dimaksud bukan merupakan perbuatan perbuatan pidana, sehingga para terpidana harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)”.
Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjuan Kembali ini adalah sangat dangkal dan tanpa pertimbangan dan kajian hukum administrasi sampai ke asas hukum administrasi, hanya mengambil atau menggunakan sebagian dari pemahaman terhadap hukum administrasi itu. Apalagi dalam perkara in casu, persoalannya tidak terhenti hanya pada penetapan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2002 jo No. 7 tahun 2002, tetapi sudah terjadi serangkai tindakan hukum, pengunaan dan pencairan anggaran yang mengakibatkan terjadi kerugian terhadap keuangan negara.
Ketika terjadi pelanggaran hukum administrasi dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka tindakan tersebut memasuki ranah hukum pidana ”in cauda venenum”, asas hukun inilah yang seharusnya dipahami oleh setiap penegak hukum.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisa terhadap persoalan hukum yang didasarkan pada kasus posisi, maka dapat disimpulkan:
1. Dalam pemeriksaan kasus di atas majelis hakim PK tidak menerapkan prinspi-prinsip penting peradilan.
2. Majelis Hakim PK tidak tepat memahami konsekuensi batal dan batal demi hukum suatu peraturan perundangan-undangan yang telah dijudicial review, sehinggga salah dalam memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan SEMA No. MA/KUMDIL/70/71/K/2005 tentang tidak berlakunya PP 110 tahun 2000, MA teah salah dalam menggunakan pertimbangan hukum. SEMA seharusnya tidak dijadikan pertimbangan hukum MA untuk mengadili Kasus PK perkara in casu. Sesuai dengan karakter hukum SE, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar. Dengan demikian Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP
4. Kewenangan administratif yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif tidak serta merta menghilangkan tindak pidana korupsi, bahkan keduanya bisa juga diakumulasikan dengan tanggungjawab perdata, selain administratif dan pidana.
5. Putusan MA dalam perkara ini yang menyatakan bahwa para terdakwa lepas dari tuntutan hukum secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di tubuh lembaga-lembaga negara, khususnya di daerah.

Selain itu putusan PK ini juga mencerminkan ketidak-arifan hakim, tidak tepat dan tidak cermat dalam rangka mencari kebenaran materil karena tidak memberikan putusan yang objektif sesuai ketentuan yang ada.

B. Rekomendasi
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
Ada dua alasan yang dapat diajukan bagi langkah hukum ini yaitu:
1). Dilanggarnya asas audit et alteram partem (hakim wajib mendengar kedua belah pihak) membawa konsekuensi bahwa putusan hakim dalam kasus ini dapat dibatalkan. Oleh karenanya menjadi relevan bagi Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, sebab prinsip upaya hukum ini, sebagaimana juga upaya hukum kasasi, adalah pembatalan putusan yang keliru tersebut.
2) Mencegah putusan PK yang jelas-jelas memperlihatkan kekhilafan hakim tersebut menjadi jurisprudensi bagi perkara yang sama, yang terjadi di kemudian hari. Sekalipun putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali bagi para terpidana, tetapi jika putusannya adalah membatalkan putusan PK tersebut, maka berarti putusan PK tersebut tidak dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim berikut atau hakim-hakim dibawahnya dalam memutus perkara yang sama.
b. Gugatan Perdata.
Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara”. Berdasarkan pasal ini maka Kejaksaan Tinggi Sumbar harus mengajukan gugatan terhadap kerugian keuangan Negara dalam kasus ini. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan untuk mendukung langkah hukum tersebut, yaitu:
1) Sekalipun pasal tersebut menyatakan “putusan bebas” harus ditafsirkan bahwa termasuk ke dalam pasal tersebut adalah juga “putusan lepas dari segala tuntutan hukum”. Sesungguhnya mengikuti logika hukum yang benar, justru menjadi tidak logis jika seseorang diputus bebas, tapi digugat untuk mengganti kerugian Negara. Jika seseorang diputus bebas dalam perkara korupsi, berarti dia tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (korupsi). Oleh karena itu tidak logis jika dia diharuskan mengganti kerugian Negara padahal dia tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara tersebut. Sebaliknya adalah, jika seseorang dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, sebab putusan lepas dari segala tuntutan hukum berarti, seseorang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, sehingga dia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Namun demikian dia wajib mengganti kerugian negara yang telah ditimbulkan atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan tersebut.
2) Pertimbangan kedua dari majelis hakim agung dalam putusan PK menyatakan bahwa Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti para terpidana terbukti melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara, hanya saja perbuatan terpidana tersebut bukanlah perbuatan pidana, maka terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena terpidana dinyatakan terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan Negara, maka adalah pantas jika Negara menuntut agar kerugian Negara tersebut dikembalikan.

Padang, 30 Oktober 2008
MAJELIS EKSAMINASI

1. YUSLIM, SH. MH. DOSEN HAN FH. UNAND
2. SHINTA AGUSTINA, SH. MH. DOSEN PIDANA FH. UNAND
3. FADILLAH SABRI, SH.MH. DOSEN PIDANA FH.UNAND
4. NENI VESNA MADJID, SH ADVOKAT
5. ZENWEN PADOR, SH. ADVOKAT

PERUMUS HASIL EKSAMINASI : ELVIRA SURIANI,SH

Satu Tanggapan

  1. eksaminasi ini semoga bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi para penegak hukum. salut buat antikorupsidaerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: