Nasib Virus Padang

SAMPAI saat ini nasib para terpidana korupsi APBD Sumbar tahun 2002 belum juga jelas. Kasus yang berawal dari laporan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) tentang dugaan korupsi dalam penyusunan APBD 2002 pada Maret 2002 ini tampaknya sampai sekarang belum juga memperoleh kepastian hukum. Sekalipun 33 terpidana telah mendapatkan vonis di tingkat kasasi yang menyatakan mereka bersalah, namun setelah hampir dua bulan berlalu sejak turunnya vonis tersebut mereka belum juga dieksekusi. Justru dengan leluasa mereka telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), tanpa harus menjalani hukuman sekalipun menurut KUHAP, PK sebagai upaya hukum luar biasa tidaklah menunda eksekusi. Nyatanya ada atau tidak ada PK pelaksanaan eksekusi terhadap mereka tetap tertunda.

Sementara itu, 10 terdakwa lainnya hingga saat ini belum juga keluar putusan kasasinya. Padahal kasus mereka merupakan satu paket dengan 33 terpidana lainnya. Entah apa sebabnya hingga 10 terdakwa ini seperti dianaktirikan MA hingga tak diputus-putus kasusnya. Juga yang tidak jelas lagi adalah posisi empat tersangka yang berasal dari fraksi TNI/Polri. Kalaulah sebagian besar rekan mereka sudah melewati tingkat kasasi di MA, para tersangka ini ternyata lebih memprihatinkan nasibnya. Mereka yang disidik oleh oditur militer ini rupanya baru berada pada tahap pelimpahan perkara ke pengadilan militer, Medan dan belum pula disidangkan sampai saat ini. Tetapi yang lebih tidak jelas lagi posisinya adalah mantan Gubernur Sumbar Zainal Bakar. Sekalipun juga tersangkut kasus yang sama, sampai habis masa jabatannya sebagai Gubernur, sampai sekarang statusnya baru sebatas tersangka, karena berkas kasusnya yang sudah lengkap (P21) masih disimpan Kejaksaan Tinggi Sumbar. Tidak jelas pula sampai kapan akan ”dibawa tidur” oleh jaksa penuntut umumnya.

Kasus Korupsi APBD Sumbar tahun 2002 adalah kasus korupsi pertama di Indonesia yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan melibatkan eksekutif dan legislatif daerah. Kalau selama ini legislatif daerah khususnya sejak diberi kewenangangan penuh menyusun anggarannya melalui UU No.22 tahun 1999 dapat dengan leluasa menetapkan anggarannya sendiri hanya dengan berpedoman kepada Tata Tertib tanpa harus peduli dengan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana UU, sejak mencuatnya kasus ini hampir semua DPRD di Indonesia paling tidak mulai bertindak hati-hati dalam menetapkan anggarannya. Salah-salah mereka bisa pula menjadi terdakwa korupsi sebagaimana halnya pimpinan dan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 ini. Faktanya kasus APBD Sumbar 2002 kemudian mengelinding bagai bola salju yang terus membesar dan ikut menggulung pimpinan dan anggota DPRD lainnya di Indonesia, terutama yang berada pada periode yang sama. Setelah jatuhnya vonis tingkat pertama kasus APBD Sumbar 2002 yang menyatakan 43 anggota DPRD Sumbar terbukti melakukan korupsi APBD Rp 5,904 miliar, banyak kemudian DPRD lainnya mengalami nasib sama: diproses sebagai terdakwa berkaitan dengan penyusunan, penetapan dan implementasi APBD.

Dari data yang dihimpun FPSB, di Sumatera Barat saja sampai saat ini tercatat 10 kasus yang berkaitan dengan APBD yang melibatkan tidak hanya pimpinan dan anggota DPRD tetapi juga pihak eksekutifnya. Bahkan untuk pimpinan dan anggota DPRD Padang periode 1999-2004 telah berada di tingkat kasasi MA. Sebelumnya, pengadilan Tinggi Sumbar telah menguatkan putusan PN Padang yang menyatakan mereka bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan APBD Padang tahun 2001 dan 2002. Nasib yang sama dialami oleh pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumbar yang juga telah divonis bersalah oleh pengadilan negeri setempat.

Sementara berdasarkan data koalisi LSM Anti Korupsi, selama 2002 hingga 2006 ada 200 kasus yang penanganannya tidak jelas. Itu terdiri dari 9 kasus di Sultra, 13 di NTT, 49 di Kalbar, 18 di Kaltim, 4 di Kalsel, 11 di NTB, 5 di Jabar, 16 di Sumut, 12 di Riau, 11 di Bali, 22 di Nangroe Aceh Darussalam, 3 di Karanganyar, serta 25 di Jatim dan Jateng. Data yang dihimpun FPSB, terdapat 30 kasus korupsi di Sumatera Barat termasuk 10 kasus korupsi APBD yang disebutkan sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan laporan masyarakat pada KPK terdapat 49 kasus korupsi yang diadukan ke KPK melibatkan para anggota DPRD. Sementara itu dari laporan yang diterima DPD sampai Desember 2004 saja telah tercatat 104 kasus korupsi di daerah yang berkaitan dengan penyalahgunaan APBD dan penyimpangan proyek-proyek di daerah (Kompas, 24 Desember 2004).

Pertanyaannya kemudian bagaimana kelanjutan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah terutama yang berkaitan dengan penyusunan dan implementasi APBD ini? Akankah nasibnya sama dengan kasus korupsi APBD Sumbar 2002? Kalau saja kasus APBD Sumbar 2002 yang telah menjadi barometer atau paling tidak menjadi inspirator atau pemicu awal lahirnya semangat penanganan kasus-kasus serupa di Indonesia ternyata nasibnya seperti yang digambarkan di atas, tentu kekuatiran akan nasib kasus-kasus lainnya mengalami ketidakpastian pula bahkan akan lebih buruk lagi nasibnya jelas sangat beralasan. Kasus APBD Sumbar tahun 2002 awalnya telah menjadi contoh dan preseden baik bagi semangat dan komitmen aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya kasus korupsi di daerah. Keberanian jaksa dan hakim memproses dan menjatuhkan hukuman terhadap para legislator daerah dalam kasus APBD Sumbar 2002 ini dinilai banyak pakar dan pengamat hukum di Indonesia sebagai hal yang luar biasa, karena tidak hanya menorehkan sejarah, tetapi juga mampu memberikan daya dorong luar biasa dalam menindaklanjuti kasus korupsi wakil rakyat di daerah lain. Malah menurut Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, di tengah-tengah kekeringan keadilan di negeri kita sekarang ini, apa yang dilakukan pengadilan di Padang seyogianya benar-benar mendapatkan penghargaan setimpal. Maka, sekarang menjadi tugas kita semualah, khususnya dunia hukum, menggelindingkan “keadilan Padang” itu sehingga “virus Padang” tersebut menyebar ke seluruh penjuru pengadilan di negeri ini (Kompas, 12 Juni 2004).

Maka tidak ada jalan lain bagi para pengambil keputusan dalam penegakan hukum di negeri ini, khususnya Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyegarkan kembali semangat penegakan hukum kasus korupsi di daerah. Langkah utama yang harus disegerakan adalah menuntaskan proses penanganan kasus korupsi APBD Sumbar 2002 dan menerapkan aturan hukum sebagai mana mestinya. Kongkretnya, paling tidak ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan ; pertama, melaksanakan eksekusi terhadap 33 terpidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; Kedua, menyegerakan keluarnya putusan 10 terdakwa yang sampai saat ini masih mengendap di MA tanpa alasan yang jelas; Dan ketiga, melanjutkan proses hukum terhadap mantan Gubernur Sumbar Zainal Bakar dan segera menyidangkan para tersangka dari fraksi TNI/Polri.

Bila kasus korupsi APBD Sumbar tahun 2002 benar-benar telah tuntas penanganannya, mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maka kekuatiran akan terjadinya antiklimaks dalam penegakan hukum korupsi daerah dapat bersama kita tepis. Sebagaimana yang dikatakan Satjipto Rahardjo di atas, kita berharap bersama bahwa “keadilan Padang” itu tetap menggelinding, sehingga “virus Padang” tersebut menyebar ke seluruh penjuru pengadilan di negeri ini. Jangan hanya virus flu burung yang pernah membuat kita sibuk tak kepalang tanggung. (Zenwen Pador)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: