Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Anti Korupsi

I.Pendahuluan
Praktik korupsi di berbagai negara apalagi Indonesia sudah merambah ke segala lapangan kehidupan. Korupsi sudah sangat populer, dalam lapangan bisnis telah menjadi isu sentral, bahkan populer dengan sebutan corruption idol. Korupsi yang dulu tampak hanya endemi sekarang cenderung epidemi yang menakutkan tetapi menyenangkan sebagian orang. Korupsi lebih berbahaya dan ganas dari penyakit paling ganas sekalipun yang dikenal dalam ilmu kedokteran. Korupsi lebih menakutkan dan mematikan dari gelombang tsunami. Korupsi yang terjadi bukan saja merugikan keuangan negara tetapi merusak human capital dan social capital. Bahaya yang ditimbulkan korupsi bukan hanya pada orang yang hidup saat korupsi dilakukan tetapi juga berbahaya bagi generasi berikutnya. Akan munculnya generasi yang hilang (loss generation) dari suatu bangsa akibat korupsi, di mana mereka semua adalah anak-anak kita. Karena itu tidak salah jika korupsi disebut kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditangani/ditanggulangi secara ekstra pula extra ordinary power.

Pada awalnya orang hanya mengenal korupsi dilakukan oleh pejabat negara yang berhubungan dengan keuangan negara, tetapi sekarang juga dapat dilakukan pejabat negara bekerja sama dengan pihak swasta. Korupsi dalam ilmu hukum memiliki lima kembaran yaitu penyuapan (bribery), kegiatan dalam praktik bisnis yang mengacaukan perekonomian negara (illegal profit), transaksi rahasia (secret transaction), kolusi (collusion), donatur dan receiver (dalam praktik pemilihan). Melihat kembaran yang ada, makin menguatkan argumentasi yang menyatakan korupsi sudah merambah semua lapangan kehidupan. Pelakunya dapat pejabat negara, warga masyarakat maupun korporasi.
Mengingat korupsi yang begitu mewabah dan menggurita dalam kehidupan masyarakat, dibutuhkan strategi untuk memberantasnya. Diakui memang, banyak upaya pemberantasan korupsi yang gagal, karena pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung pendekatan hukum semata-mata. Robert Klitgaard memaparkan pengalaman pemberantasan korupsi yang berhasil di beberapa tempat di berbagai negara seperti di Hong Kong, New York Amerika Serikat, La Paz di Bolivia. Menurutnya ada tiga kunci keberhasilan mereka yakni:
1. Harus ada pemimpin yang mempunyai keinginanan yang kuat untuk membatasi korupsi.
2. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal yang mudah dilakukan bukan hal yang diprioritaskan.
3. Perang melawan korupsi harus merupakan bagian dari perbaikan yang lebih luas, bagian dari upaya membenahi administrasi pemerintahan
Saya setuju memberantas korupsi mulai dari yang mudah, tetapi tentu tidak membiarkan korupsi yang besar lepas. Dalam konteks itulah, kita yang di daerah perlu menyikapi persoalan korupsi dengan fokus pandangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga peluang korupsi dapat diminimalisi, sehingga lahirlah kebijakan yang anti-korupsi.

II. Pengelolaan Keuangan Daerah
Istilah ”pengelolaan” keuangan diangkat dari konsep hukum keuangan Belanda dari kata beheer. Dalam Indsche Comptabiliteitswet (ICW) dikenal istilah administratief beheer dan comptabel behee. Ruang lingkup pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada kewenangan yang dimiliki pemegang kekuasaan otorisasi, ordonansi dan perbendaharaan, tetapi mulai dari otoritas penetapan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan itu. Penetapan kebijakan pengelolaan umum keuangan daerah berhubungan dengan perencanaan umum (Penyusunan Arah Kebijakan Umum Anggaran, fungsi penyusunan, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban).
Berbicara keuangan daerah aspeknya lebih luas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD hanya bagian dari keuangan daerah yang dikenal dengan keuangan daerah dalam pengertian internal/langsung.
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Dalam pengertian keuangan daerah terkandung: 1) Segala hak-hak daerah. 2) Segala kewajiban daerah. 3) Segala penerimaan daerah. 4) Segala pengeluran daerah. 4) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau dikelola pihak lain berupa uang dan kekayaan dipisahkan pada perusahaan daerah.
Dalam aktivitas pemerintahan, garis besar pengelolaan keuangan daerah adalah yang dikelola langsung dalam APBD. Dalam APBD direncakan penerimaan dan belanja daerah dalam satu tahunan anggaran. Seiring dengan reformasi di sektor lain, di dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan pula reformasi dengan menggunakan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi yang dilakukan adalah reformasi pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi anggaran berbasis kinerja (performance budget).
Mengingat APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Perda adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 53 dijelaskan: masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Pasal di atas jelas mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah bukan hanya saat pembahasan oleh DPRD tetapi sejak saat persiapan rancangan APBD.
Penyusunan APBD dilandasi banyak peraturan perundang-undangan, saat ini di antaranya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kepmen 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD, Peraturan Daerah (APBD) dan Perda tentang Pengelolaan Keuangan masing-masing daerah dan lain-lain.
Payung hukum yang disebutkan di atas menjadi dasar kewenangan baik secara formal maupun secara materiil penyusunanan APBD. Dasar kewenangan itu menjadi dasar legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan dasar pengujian suatu peraturan.
Mekanisme penyusunan APBD dapat dibagi atas empat tahapan yang dikenal dengan siklus anggaran (budget cycle) yaitu: 1) Persiapan penyusunan RAPBD oleh eksekutif dan legislatif. 2) Pembahasan RAPBD menjadi APBD. 3) Pelaksanaan APBD. 4) Pengawasan/audit
Mencermati struktur APBD yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, maka ketiga hal di atas sangat perlu dicermati dalam upaya mengamankan keuangan daerah dari penjarahan oleh koruptor. Baik pendapatan daerah dan belanja daerah maupun pembiayaan lain yang sangat rentan dari praktik korupsi.

III. Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang Anti-Korupsi
III. 1. Persiapan Penyusunan RAPBD.
Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 ditegaskan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah. Sebelum pembahasan APBD, DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 18 Undang-undang 17 tahun 2003 bahwa “Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni anggaran tahun berjalan.”
Penyusunan AKU/KUA berdasarkan Pasal 11, 16 dan 22 UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) harus dimulai diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Ketentuan itu menghendaki pelibatan masyarakat dalam penyusunan AKU/KUA. Bahkan dalam penjelasan Undang-undang No. 25 tersebut ditegaskan kebijakan perancanaan itu harus melalui pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan arah kebijakan umum tersebut selain pendekatan partisipasi juga adalah menutup celah timbulnya korupsi. Berita yang menghebohkan di DPR RI berkenaan dengan adanya praktik percaloan untuk mendapatkan dana bantuan sosial menggambarkan betapa gelap gulitanya persoalan sekitar keuangan. Apa yang diungkap oleh bupati berkenaan dengan sinyalemen di atas “ Jika kita mengirim surat, maka kita akan dapat balasan surat, jika kita menunggu kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi jika kita memberi sesuatu (uang) kita akan mendapat uang”. Jika saat ini ditemukan praktik percaloan itu terjadi di DPR tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi terhadap DPRD. Dengan keterlibatan masyarakat dari awal dalam penyusunan AKU yang akan dijadikan dasar penyususnan APBD, celah-celah kolusi dan percaloan akan dapat diperkecil/dipersempit ruang geraknya. Setelah AKU disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan plafon untuk dijadikan ajuan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dari kasus korupsi yang terjdi di daerah ini, umumnya berangkat dari keabsahan rechtmatigheid produk hukum (Perda APBD). Karena untuk mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, pertanyaan penyidik yang diajukan sekitar dasar kewenangan dan keabsahan tindakan yang telah dilakukan serta konsekuensi tindakan itu. Untuk mengatasi jangan sampai lagi terjadi penyelahgunaan wewenang, pemerintah telah berupaya menetapkan peraturan dalam rangka terwujudnya clean government. Peraturan yang dimaksud misalnya Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan adanya ketentuan di atas diharapkan segala kebijakan yang akan dijalankan oleh semua lembaga, badan, unit pemerintahan haruslah transparan dan melibatkan publik (partisipasi publik). Sepanjang pengetahuan saya, sampai saat ini kita belum memiliki payung hukum partisipasi publik dalam penyusunan anggaran. Hak warga untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan penyusunan anggaran belum mendapat pengakuan dan perlindungan. Pemahaman birokrasi yang secara teknis bertanggung jawab dalam menyiapkan konsep RAPBD mesih memiliki paradigma lama yang menganggap dokumen RAPBD rahasia negara/daerah. Sepanjang terjemahan rahasia negara tidak diberikan oleh otoritas yang kompeten, maka hal itu dapat menyumbat hak rakyat memperoleh informasi.

III. 2. Pembahasan RAPBD menjadi APBD
Dalam pembahasan RAPBD mejadi APBD dari segi ketatanegaraan harus mengikuti asas keterbukaan (openbaar beginsel). Asas itu merupakan syarat untuk terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan. Pembahasan RAPBD menjadi APBD merupakan fase yang disebut dengan legislative authorization. Mengingat legislatif merupakan representative body, maka seharusnya dan selayaknya badan ini menampung, merespons harapan/aspirasi rakyat. Untuk dapat merespons aspirasi rakyat perlu mekanisme bagaimana rakyat menyampaikann aspirasinya itu. Karena itu pemerintah di semua lini harus mengembangkan konsep open government.
Konsep open government mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan pemerintah harus dapat dipantau serta diikuti masyarakat, informasi yang dikuasai/dimiliki pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, proses pengambilan keputusan bersifat terbuka bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya, dan dapat diajukan keberatan apabila hak-hak pemantauan, pelibatan masyarakat dan akses informasi diabaikan atau ditolak. Dengan memperhatikan hal di atas, maka masyarakat dalam open government memiliki (1) right to observe; (2) right access information; (3) right to be partisipate; dan (4) right to appeal/complain. Mas Ahmad Sentosa secara gamblang mengemukakan bahwa di Indonesia ketertutupan sangat mendomonasi proses pengambilan keputusan publik. Hak untuk menjadi pengamat (rigth to observe) dan hak untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to partisipate) dalam realitas masih sangat sulit berkembang.
Di Amerika Serikat hak-hak masyarakat untuk ikut terlibat/berpartisipasi dibingkai dalam“ Government Sunshine Act,” di mana undang-undang itu dimaksudkan agar setiap perbuatan pemerintah benar-benar terbuka (transparan), terang benderang ibarat berada di bawah sinar matahari. Sunshine act mensyaratkan setiap pertemuan lembaga pemerintah terbuka untuk umum. Undang-undang itu mewajibkan pemerintah seminggu sebelum pertemuan dilakukan, harus sudah memberitahu/mengumumkan soal waktu, tempat, agenda dan keterangan petugas yang dapat dihubungi. Selain itu juga terdapat undang-undang tentang Prosedur Administrasi “US Administrative Procedure Act (APA)”, Undang-undang itu memberi hak-hak kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembentukan kebijakan. Hal yang menarik dari undang-undang itu adalah dikenalnya tiga tahap pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, yakni:
1. Kewajiban memberi tahu kepada publik ( obligation to notice),
2. Memberi peluang kepada masyarakat menyampaikan pendapat (public right to comment), dan
3. Penyelenggaran dengar pendapat dengan masyarakat (public hearing).
Apa yang diutarakan di atas, jika dihubungkan dengan keadaan Indonesia, apa yang diatur dalam Sunshine act maupun dalam US Administrativ Procedure Act (APA) yang terdapat terdapat di USA menarik kita jadikan analisis perbandingan, dan kemudian dipertimbangkan penerapannya di Indonesia. Indonesia sangat membutuhkan aturan hukum yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam pembentukan keputusan. Hal yang kurang lebih sama, di mana provinsi juga dapat membentuk peraturan tersebut yang akan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.
Persoalan yang kita hadapi dalam pembahadan RAPBD di DPRD adalah alasan klasik mepetnya waktu. Hal itu entah disengaja atau tidak, kecenderungan umum di daerah memang penyampaian RAPBD kepada DPRD selalu terlambat. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 menyatakan bahwa RAPBD itu sudah harus disampaikan minggu pertama bulan Oktober. Dengan konstruksi waktu itu diharapkan DPRD mempunyai waktu dua bulan membahas RAPBD. Akibatnya keterlambatan menyampaikan RAPBD mempunyai konsekuensi terhadap waktu penetapan, apalagi pembahasan di DPRD cenderung juga memakan waktu yang lama. Batas waktu penetapan APBD yang diamanatkan undang-undang yakni satu bulan sebelum tahun anggaran itu dilaksanakan atau tepatnya bulan Desember tahun sebelumnya tidak pernah terlaksana.
Kebijakan pembahasan anggaran di DPRD yang kurang melibatkan rakyat menimbulkan kecenderungan umum, alokasi dana ditetapkan berdasarkan bergainning SKPD dengan dewan. Di sinilah peluang korupsi terbuka bahkan sering kali alokasi dana dikaitkan dengan bisnis yang dijalankan, sehingga terkesan pembahasan APBD membagi-bagi proyek. Persolannya sekarang bagimana kita melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

III.3. Pelaksanaan APBD
Pada tahapan pelaksanaan anggaran yang rawan terjadinya korupsi dalam bentuk kebijakan, yang perlu dilakukan kritisi baik pada sumber penerimaan, maupun pada pengeluaran keuangan. Pada simpul-simpul tadi sangat rawan terjadinya kurupsi.
a. Pada sumber-sumber penerimaan
Sumber penerimaan daerah yang belum transparan dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Karena itu transparansi pengelolaan sumber pendapatan merupakan hal yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi kalau ingin mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kasus pengelolaan perpakiran yang terakhir terjadi di Kota Padang menunjukkan betapa rentannya sumber pendapatan terhadap korupsi, di mana sebesar 293 juta uang yang telah dikumpul P.T Cermelang Serumpun tidak diserahkan ke Pemerintah Kota. Peluang korupsi juga akan mudah terjadi jika pengelolaan pendapat daerah masih dilakukan secara konvensional dan belum menggunakan teknologi yang baik (elecronic government). Karena itu sebaiknya daerah memang menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penyimpangan lain yang mudah terjadi dalam tahapan ini adalah kongkalingkong/kolusi antara petugas pajak dan wajib pajak. Petugas pajak dapat membantu wajib pajak agar dibebaskan dari kewajiban hutang pajaknya atau dikurangi hutang pajaknya. Untuk mengatasi persoalan itu sudah selayaknya di daerah terdapat data yang akurat berhubungan dengan perpajakan, dilakukan pengawasan yang benar. Akibat tidak transparannya sektor penerimaan akan terbuka celah terjadinya korupsi. Tindakan kolusi adalah sebagai kelakuan yang berkarakter I give so that you give.
b. Pada sumber perbelanjaan
Pelaksanaan tender yang tidak kompetitif dapat menimbulkan mark up terhadap nilai proyek yang ditenderkan. Salah satu komponen penting dalam new public management dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kompetisi tender (compulsary competitive tendering contract). Sekalipun kita menyadari Keppres pelaksanaan APBN sudah ada, tetapi persoalan dalam implementasi bisa berbeda dari aturan. Untuk itu perlu terobosan, keberanian melakukan improvisasi untuk terlaksananya prinsip pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.
Korupsi pada sumber perbelanjaan ini dapat melahirkan korupsi dalam praktik bisnis. Bentuk korupsi di sini ada yang disebut dengan korupsi transaktif (transactive corruption) yang dalam hal ini ada kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan peneriman demi keuntungan kedua belah pihak; bentuk korupsi perkerabatan (nepotism curruption) yang berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan untuk berbagi keuntungan bagi teman atau saudara maupun kroni-kroni; korupsi insentif (insentive corruption) adalah memberi suatu jasa atau barang tertentu pada pihak lain untuk keuntungan di masa depan, serta masih ada bentuk–bentuk lainnya.
HM Nurnas mengatakan untuk mengatasi korupsi dalam pengadaan barang kita perlu mempelajari patologi penyakit kurupsi dalam pengadaan barang. Terdapat 12 langkah prosedural pengadaan barang pemerintah mulai dari perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, penyususnan dukumen lelang, pengumuman pelelangan, pengambilan dukumen lelang, penentuan harga perkiraan sendiri, penjelasan lelang, penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman calon pemenang, sanggahan peserta lelang dan penunjukan pemenang lelang. Kebijakan yang perlu diambil dari setiap segmentasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut HM Nurnas perlu peran serta masyarakat. Masyarakat dapat melaksanakan fungsi peniup peluit yang berfungsi sebagai alarm pencegahan tindak pidana korupsi.
c. Kebijakan terhadap Perusahaan Daerah
Sudah merupakan rahasia umum perusahaan daerah atau negara cenderung merugi. Keikutsertaan eksekutif ke dalam perusahaan daerah mengakibatkan badan hukum itu rentan terhadap intervensi. Perusahan daerah sering menjadi sapi perahan pemerintah daerah atau sebaliknya menjadi pemeras pemerintah karena kerugiannya biasa ditutup dengan dana dari APBD. Untuk keluar dari intervensi eksekutif maupun legislatif sudah semestinya semua Perusahaan Daerah dikelola sesuai dengan prinsip good corporate governance. Perusahaan daerah harus mengikui pola pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional.
Untuk menghindari tindakan yang tidak wajar terhadap perusahaan daerah sudah seharusnya dilakukan kajian terhadap perusahan itu, mana perusahaan daerah yang masih mungkin diprivatisasi dan akan menguntungkan harus dipertahankan sedangkan yang sudah jelas-jelas tidak potensial diakuisisi atau ditutup saja. Perusahaan daerah yang dikelola secara tidak profesional akan rawan diintervensi yang pada gilirannya akan terjadi korupsi.

IV. Inovasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Rawan Korupsi.
Berbagai upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing telah dilakukan Ada inovasi yang dilakukan yang menimbulkan risiko cukup tinggi. Daerah yang melakukan peralihan penempatan uang daerah dari giro ke deposito. Mengingat bunga deposito yang tinggi, uang daerah itu dapat bertambah, apalagi yang didepositokan itu uang daerah yang berasal dari PAD, Alokasi Umum maupun khusus. Akan terdapat bunga deposito yang jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah. Bunga deposito itu oleh daerah dijadikan PAD. Persoalan lebih lanjut adalah, karena bunga deposito itu merupakan inovasi pegawai Pemda (tentu atasrestu Kepala Daerah), pegawai tentu dapat merasa berhak pula atas bunga deposito itu. Bagaimana kalau dari bunga deposito itu juga ditarik upah pungut?
Inovasi itu akan semakin bervariasi bentuknya, misalnya suatu saat digunakan dalam perdagangan valas atau bentuk lainnya. Ketentuan keuangan kita memang tidak secara jelas mengatur apakah keuangan daerah dapat ditempatkan dalam deposito. Logikanya, jika boleh, tentu saja penerimaan negara yang sangat besar dari sektor pajak dan migas, jika ditempatkan dalam deposito tentu akan mendapat bunga yang sangat besar. Bayangkan penerimaan negara dari pajak saja ditargetkan lebih dari 290 triliun rupiah tahun ini, meskipun tidak sekaligus masuk ke kas negara. Tetapi jika kebijakan itu ditempuh, akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Jika peraturan membolehkan melakukan inovasi seperti itu, maka diperlukan pengawasan yang sangat ketat.

P e n u t u p
Pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah, banyak perlawanan yang terjadi terhadap mereka yang gigih melakukan tindakan memberantas korupsi. Bahkan ada kelompok yang melakukan perlawanan terhadap mereka yang telah berjuang memerangi korupsi. Mereka mengklaim juga, diri merekalah yang benar. Karena itu memberantas korupsi yang sudah sangat meluas ini memerlukan komitmen bersama. Langkah itu akan menjadi kuat jika para perumus dan pengambil kebijakan memulai langkah itu.
Demikian saja, mudah-mudahan kajian yang penulis lakukan dapat menjadi bahan pengantar diskusi kita lebih mendalam lagi.
(Yuslim,SH.MH, Staf Pengajar Fakultas Hukum Univ.Andalas Padang)

Daftar Pustaka
Arifin P Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu TinjauanYuridis, Gramedia, Jakarta, 1986
IGM, Nurjanah, Korupsi Dalam Praktek Bisnis, Gramedia, Jakarta, 2005
Mas Ahmad Sentosa, Good Governance, Hukum Lingkungan, ICEl
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan, Andi, Jogjakarta
HM Nurnas, Modus Operqndi Tipikor dan Pengungkapannya dalam Proyek Pembangunan, makalah PKHWB, Padang 19 September 2005.
Robert Klitgarard, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
Indische Comptabiliteitswet, stb 1925 No. 448
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000.
Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: