Posko Penyaluran Bantuan Gempa Sumbar FPSB-IHSA

Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) dan Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA) menyalurkan bantuan untuk Bencana Gempa Bumi Sumatera Barat. Untuk sementara ini kami menfokuskan penyaluran bantuan ke daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan pemantauan Tim FPSB dan IHSA di lapangan korban gempa di Padang Alai, Kampung Dalam, Kasiak Putiah, Barangan, Sunur, Cubadak Air dan Kampung Paneh dan banyak daerah lain di sekitarnya sudah mengalami kekurangan persediaan dan membutuhkan bantuan makanan, selimut, tenda dan obat-obatan.
Bagi semua pihak yang ingin turut membantu para korban disana,
silahkan dikirim ke rekening :

– Bank BNI A Yani Padang No. Rek 0059726772 an. Zenwen Pador, SH (081374437557)*
– Bank Mandiri Belakang Olo Padang No. Rek 1110004936288 a.n. Elvira Suriani,SH (081268255645)*

*mohon sms konfirmasi setelah melakukan transfer

Saat ini mendesak yang dibutuhkan adalah :
– Makanan Instan (Mie Instan, Super Bubur, dll)
– Makanan Bayi
– Air kemasan
– Selimut
– Tenda,
– pakain dll.
Bantuan dalam bentuk barang dapat dikirimkan ke Sekretariat Posko Penyaluran Bantuan Gempa FPSB dan IHSA di
Jakarta: Jalan Haji, Syahrin No.20 Gandaria Utara Kebayoran Baru 021-7262677, 081213296155 (Kontal Person Anty Hedianty)

Depok: Perumahan Villa Pertiwi Blok I – 1 No. 16 Telp. 021-8755205, 97860718 Sukmajaya Depok (Kontak Person Zenwen Pador)

Padang: Perumahan Salingka Bungo Permai Blok C No. 7 Tabing Padang (Kontak Person Elvira Suriani)

Posko FPSB-IHSA
Zenwen Pador
Koordinator FPSB

PETISI MASYARAKAT PEDULI PENGADILAN TIPIKOR

Tolak Pengesahan RUU Pengadilan Tipikor Versi Panja DPR.

UU Pengadilan Tipikor sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan peranan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor akan menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara korupsi. Selama ini Pengadilan Tipikor telah sesuai dengan harapan masyarakat. Proses di Pengadilan Tipikor berjalan secara transparan, obyektif dan akuntabel. Bersama KPK, Pengadilan Tipikor menjadi ikon pemberantasan korupsi yang dapat diandalkan secara efektif dan memiliki prestasi yang patut dibanggakan. Baca lebih lanjut

Percaloan dan Eksistensi BK

Oleh Zenwen Pador

Dugaan praktek percaloan pernah santer menerpa sebagian anggota DPR periode 2004-2009. Badan Kehormatan (BK) DPR pernah memberikan teguran tertulis dan lisan kepada tiga anggota DPR yang diduga terlibat percaloan, tanpa berani menyebutkan nama apalagi mempublikasikan secara terbuka ketiga nama tersebut. Alhasil, di mata publik sampai saat ini, sampai akan dilantiknya anggota DPR hasil Pemilu 2009, masalah tersebut masih samar-samar penyelesaiannya.
Baca lebih lanjut

PANEN BEBAS KORUPSI DAERAH

Oleh Zenwen Pador

Majelis Hakim Pengadian Negeri Makasar, Senin (23/3) menvonis bebas 29 anggota DPRD kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan periode 1999 – 2004 yang menjadi terdakwa kasus korupsi. Kasus itu terkait penggunaan dana Rp.1,05 miliar anggaran biaya tak tersangka sebagai dana kehormatan bagi 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang mengakhiri masa jabatannya tahun 2004 (Kompas, 24 Maret 2009). Baca lebih lanjut

Sekko Bukittinggi Segera Diperiksa

Sabtu, 14 Februari 2009
Padang, Padek–Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Sution Usman Adji akan mengkrosscek surat permohonan izin pemeriksaan Wali Kota Bukitinggi, Djufri sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi pengadaan tanah untuk gedung DPRD Kota Bukittinggi.

Baca lebih lanjut

“Follow the Money”, Kata Kunci Mengungkap Korupsi

Kompas, 2 Desember 2008

Peran wartawan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dan berbagai kasus lain di Tanah Air sangat besar. Namun, sering kali kemampuan wartawan dalam menginvestigasi kasus masih minim.
Saat menemukan kasus yang merugikan publik di lapangan, keterbatasan pengetahuan wartawan tentang jurnalisme investigasi menjadi kendala dalam pengungkapan kasus
Baca lebih lanjut

Hakim PK Dinilai Langgar Prinsip Peradilan

Padang, Padek—Majelis eksaminasi putusan peninjauan kembali (PK) Arwan Kasri CS dalam kasus korupsi APBD Sumbar tahun 2002 menyimpulkan putusan Mahkamah Agung No 32 PK/Pid/2006 yang menyatakan para terpidana lepas dari segala tuntutan hukum telah melanggar prinsip-prinsip penting peradilan. Majelis eksaminasi beralasan, hakim PK hanya mengakomodir masukan satu pihak saja yakni pengaju PK. Baca lebih lanjut