Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan
KORUPSI adalah kejahatan yang meninggalkan efek mengerikan, karenanya sebagian ahli mengelompokkannya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak sebagaimana kejahatan–kejahatan lainnya, misalnya kejahatan pembunuhan, korupsi meninggalkan dampak negatif yang amat luas di masyarakat. Korupsi-lah yang menyebabkan busung lapar, pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Menurut Kumorotomo, sebagai kejahatan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memaksimalkan peran aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus didorong menegakkan hukum tanpa pandang bulu (non-diskriminatif) dan konsekuen. Sudah pasti, hanya aparat penegak hukum yang professional dan bermoral-lah yang akan mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Cara ini yang disebut Kumorotomo sebagai cara abolisionistik.
Benar, kunci utama, akan tetapi bukan bermaksud menegasikan cara lain, pemberantasan korupsi adalah penegakan hukum. Hukum dan aparatnya harus menjadi monster yang menakutkan bagi para koruptor dan calonnya. Baik atau buruknya, bagaimanapun, hasil penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal, yakni substansi dari hukum (subtantive law) yang akan ditegakkan, aparat penegak hukum (law enforcement official) yang akan menegakkan, dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Partisipasi masyarakat berhubungan langsung dengan budaya hukum (legal culture). Hanya masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuatlah yang akan bepartisipasi dalam setiap kebijakan atau rencana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Lalu, sudahkah kita memenuhi ketiga prasyarat tersebut?

Dari sudut subtantive law, saat ini sudah tersedia peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman berat kepada siapa saja yang berkehendak dan melakukan korupsi. Bahkan, UU No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memberikan peluang kepada Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan untuk menunut dan menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Yakni, korupsi yang dilakukan dalam negara keadaan krisis keuangan dan moneter serta dalam bencana alam.
Dalam hal law enforcement official, sekarang ada lima lembaga/institusi resmi yang bertugas atau diberikan kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemburu Koruptor dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), disamping beberapa institusi pendukung lainnya seperti BPK, BPKP dan Bawasda ditiap-tiap daerah. Dari sisi ini, semestinya, Indonesia mampu menanggalkan julukan buruk sebagai salah satu negara terkorup di dunia yang sudah lama melekat. Akan tetapi kenyataannya, data Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2005, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia belum meningkat signifikan dari tahun sebelumnya; pada tahun 2005, IPK Indonesian 2,0 dan tahun 2005 meningkat menjadi 2,2. Dengan IPK yang demikian, posisi Indonesia yang tahun sebelumnya bercokol di nomor urut 5 naik setingkat menjadi nomor urut 6 dari 158 negara yang disurvey. Hasil survey ini memesankan bahwa ternyata keberadaan lembaga-lembaga pemberantas korupsi tersebut belum membuat orang takut dan jera melakukan perbuatan haram itu. Kehadiran lembaga-lembaga itu belum menjadi kabar pertakut bagi koruptor dan calon-calonnya.
Pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2006 yang menyimpulkan sekarang orang sudah takut melakukan korupsi tidaklah terlalu benar. Yang benar, orang Indonesia, terutama di daerah, hanya sekadar takut berurusan dengan penegak hukum nakal. Misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) enggan menjadi penanggung jawab pekerjaan atau pimpinan proyek bukan karena sudah insyaf untuk tidak melakukan korupsi lagi, akan tetapi mereka takut menjadi pimpro untuk menghindar dari tindakan amoral, seperti pemerasan atau dijadikan mesin ATM oleh para penegak hukum semacam Polisi, Jaksa dan Hakim.
Partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi sangat tergantung kepada perilaku dan kinerja aparat penegak hukum. Partisipasi akan meningkat apabila para penegak hukum memberikan tauladan kepada masyarakat bahwa mereka memang serius dan professional dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini, relevan menyimak pikiran Friedman mengenai legal culture, yang membaginya ke dalam dua bentuk, yakni “lay legal culture” dan “internal legal culture”. Yang pertama mengacu kepada sikap dan nilai-nilai yang berlaku secara umum. Sedangkan yang kedua mengacu kepada sikap dan perilaku para professional seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan professional lainnya. Artinya, legal culture masyarakat sangat tergantung kepada, salah satunya, perilaku para profesional. Partisipasi masyarakat tidak akan berkembang subur di tengah perilaku menyimpang yang senantiasa dipertontonkan para aparat penegak hukum.
Paper ini membahas penyebab ketidakmaksimalan lembaga pemberantas korupsi dalam menjalankan tugas mereka, yang mengungkapkan beberapa sebab, antara lain KPK yang sarat beban, tidak berjalannya mesin pemberantas korupsi yang lain, belum jelasnya mekanisme supervisi KPK atas Polisi dan Jaksa dan banyaknya advokat yang berpraktik layaknya Rambo.

Harapan yang Masuk Akal
Dengan disahkan dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002, harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, sesungguhnya, kembali membubung tinggi, setelah lama kecewa melihat kinerja Kepolisian dan Kejaksaan. Saya, bahkan, sudah menganggap Polisi dan Jaksa gagal dalam menjalankan tugas mereka dalam hal pemberantasan korupsi. Kegagalan Kepolisian dan Kejaksaan bukan disebabkan ketidaktersediaan tenaga-tenaga terampil, akan tetapi kegagalan itu lebih karena sebagian besar mereka menjadi aktor dalam drama di pentas korupsi Indonesia.
Transparency International Indonesia, dalam rilisnya tanggal 18 Oktober 2005 menyatakan bahwa kenaikan IPK Indonesia dari 2,0 (2004) ke 2,2 (2005) disebabkan oleh beberapa prestasi KPK dalam menjalankan tugasnya. Artinya, prestasi kenaikan IPK bukan karena Kepolisian dan Kejaksaan sudah berbenah paska kelahiran KPK.
Ditilik dari sudut pandang formalitas, harapan besar publik kepada KPK cukup beralasan. Lembaga yang dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang ini memanggul tugas dan menggenggam wewenang yang besar dan luas dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Tugas KPK antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang juga bertugas memberantas korupsi; 2. Melakukan supervisi terhadap lembaga lain yang juga bertugas memberantas korupsi; 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK antara lain:
1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
7. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Tak bisa disangkal, membaca tugas dan wewenang KPK di atas, lembaga ini memang merupakan institusi “super body” dan pantas menjadi tumpuan harapan pemberantasan korupsi di negeri ini. Akan tetapi, pada sisi yang lain, kesuperan lembaga ini pula yang berdampak negatif kepada KPK sendiri. KPK terpaksa berjalan lambat bahkan tertatih-tatih (padahal diharapkan berlari) karena harus memikul beban berat, di tengah kapasitas lembaga yang sebenarnya tidak mendukung. Bayangkan, dengan hanya dikendalikan oleh 5 orang pimpinan dan beberapa penyidik dan penuntut umum, KPK harus mengerjakan kasus-kasus yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan, bandingkan dengan lembaga Kejaksaan yang memiliki Jaksa Agung dan pimpinan lainnya, ditambah dengan Kajati dan Kajari di masing-masing propinsi dan kabupaten/kota.

KPK: Pendatang Baru yang Kesepian
Dalam sambutan peringataan ulang tahun ke 2 KPK, ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki mengatakan: “Ketika kami menjadikan seorang gubernur sebagai tersangka, ada yang bilang bubarkan KPK, ada yang bilang KPK tidak ngerti hukum. Padahal mereka-mereka itu berteriak tangkap koruptor. Tapi ketika kalangannya yang ditangkap, mereka berubah”. Kutipan pidato ini menyiratkan betapa KPK kesepian di tengah kuatnya keinginan banyak pihak (paling tidak secara formal) dalam memberantas korupsi. Keluhan itu ada benarnya, karena, paling tidak disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena rendahnya partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak bisa dipungkiri, partisipasi publik untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi sangatlah rendah. Bahkan yang lebih gawat, saat ini, masyarakat sudah bersikap permisif terhadap perilaku koruptif yang terjadi di sekeliling mereka. Frustrasi melihat perilaku aparat penegak hukum yang amoral merupakan alasan utama mengapa partisipasi rendah dan permisifitas terjadi. Contoh permisifitas masyarakat dapat dilihat dalam hal pengumpulan sumbangan-sumbangan untuk pembangunan mesjid, dimana masyarakat tidak pernah terlebih dahulu menyortir atau sekadar menanyakan sumber uang yang disumbangkan. Bahkan si penyumbang yang diduga koruptor pun tetap akan diposisikan pada posisi terhormat kalau yang bersangkutan mau menyumbang, apalagi dalam jumlah yang besar.
Kedua, karena mesin lembaga pemberantasan korupsi lainnya, terutama Kepolisian dan Kejaksaan tidak berkeja normal, sehingga KPK dalam menjalankan tugasnya benar-benar penuh beban (overloaded). Faktanya, menurut catatan tahun 2003 saja (ketika itu belum satu tahun KPK berdiri) KPK sudah dibanjiri sebanyak 1.452 kasus. Menurut akal sehat, dengan kapasitas lembaga seperti sekarang, KPK pasti tidak akan mampu menyelesaikan seluruh kasus-kasus korupsi yang terjadi di seantero negeri. Lagi pula, jikalau KPK menangani setiap kasus yang masuk kepadanya, itu sama halnya`dengan menggantikan fungsi dan peran lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal, konsep dasar dilahirkannya KPK bukanlah menggantikan peran Kepolisian dan Kejaksaan. KPK hadir dengan maksud membantu pekerjaan Jaksa dan Polisi yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu, kehadiran KPK juga diharapkan sebagai stimulus atau triger bagi Polisi dan Jaksa agar mereka memperbaiki diri dan menjalankan pekerjaan secara lebih baik.
Saya tidak mengatakan selama ini Jaksa dan Polisi tidak bekerja sama sekali dalam memberantas korupsi. Secara formal, mereka melakukan proses hukum atas indikasi tindak pidana korupsi yang datang atau dilaporkan masyarakat kepada mereka. Akan tetapi, kualitas penanganannya tidak sebagaimana yang diharapkan; banyak kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar didiamkan karena tersangkanya memiliki sumber daya ekonomi-politik yang kuat, sementara dilain pihak mereka terlihat begitu digdaya di hadapan pelaku korupsi ecek-ecek yang tidak mau dan mampu kooperatif dengan mereka. Batalnya demi hukum dakwaan kasus dugaan korupsi Gerakan Nasional Rehabilitasi Nasional (GNRH) di Kabupaten Agam Sumatera Barat merupakan contoh kongkrit betapa Jaksa tidak serius atau bermasalah dalam menjalankan tugasnya, disamping beberapa kasus lainnya seperti bebasnya ECW Neloe, bebasnya Dirut PLN Edi Widiono dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi di belakang kasus-kasus seperti itu, yakni sejatinya kasus-kasus itu tidak punya dasar hukum yang kuat untuk dijadikan perkara korupsi, akan tetapi tetap dipaksakan ke pengadilan karena para terdakwanya tidak mau menuruti nafsu buruk para aparat yan mengusutnya. Kemungkinan lainnya, kemenangan terdakwa karena murni sebagai technical error yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Satu lagi kemungkinannya, aparat mengeluarkan putusan itu sudah dipengaruhi oleh kepentingan lain selain kepentingan hukum.
Banyak faktor, memang, yang menyebabkan lembaga pemberantas korupsi konvensional tidak berjalan normal, diantaranya, tidak berjalannya fungsi pengawasan (baik pengawasan internal maupun eksternal) terhadap para aparat lembaga tersebut. Terhadap lembaga pengawas internal, memang kita tidak perlu berharap banyak karena selama ini sudah terbukti bahwa lembaga tersebut lebih banyak berperan sebagai pelindung aparat yang salah ketimbang sebagai pengawas yang dapat menghukum aparat yang bersalah. Namun yang amat disesalkan adalah mandulnya komisi pengawas ekternal, yakni Komisi Kepolisian dan Kejaksaan. Betapa tidak, kedua Komisi ini dilahirkan dengan biaya yang tidak sedikit, sementara orang-orang yang ada di dalamnya seperti dilamun tsunami koruptif lembaga yang diawasinya.
Sekadar contoh, Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) pada buan April 2006 melapor ke Komisi Kejaksaan perihal tindakan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang tidak mengeksekusi para terpidana perkara korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumbar 2002. Akan tetapi, sampai hari ini tidak ada response positif dari Komisi Kejaksaan atas laporan tersebut.

Tidak Jelasnya Peran Supervisi
Sebagaimana yang dipesankan undang-undang, salah satu tugas KPK adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang kemudian mengelaborasi tugas supervisi dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang di-supervised-nya. Dan apabila dianggap perlu, KPK dapat mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
Sepanjang yang termuat dalam undang-undang, tidak ditemukan secara jelas apakah supevisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan atas semua kasus korupsi yang ditangani kedua lembaga ini atau hanya atas kasus-kasus tertentu saja. Seandainya KPK hanya bertanggung jawab melakukan supervisi atas kasus-kasus tertentu saja, disinilah peluang besar terjadinya pemerasan dan tindakan amoral lainnya oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara di sisi lain, kalau KPK dibebankan tugas supervisi untuk seluruh kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan, sungguh amat beratlah beban KPK. Karena, KPK yang berkantor di Jakarta dan tidak punya cabang di daerah harus melakukan supervisi kepada para Jaksa yang bekerja nun jauh di sana, misalnya di Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Kepualaun Mentawai yang berjarak ribuan kilo meter dari Jakarta.

Rambo Lawyer Berperan Menyuburkan Korupsi
Menurut Black Law Dictionary, Rambo Lawyer diartikan sebagai “a lawyer esp. a litigator, who uses agressive, unethical, or illegal tactics in representing a client and who lacks courtesy and professionalism in dealing with other lawyers”. Rambo Lawyer sangat banyak di Indonesia. Kerjanya meluruskan yang bengkok dan yang seharusnya bengkok diluruskannya. Yang tidak mungkin, dimungkinkannya.
Motivasi Rambo Lawyer adalah kemenangan, bukan lagi keadilan sebagaimana mestinya. Apapun dilakukannya demi mempersembahkan kemenangan kepada kliennya. Lingkup pekerjannya tidak hanya membela kepentingan hukum kliennya semata, akan tetapi jauh melampaui batas kuasa yang diberikan oleh kliennya. Diantaranya, bertindak sebagai broker jual beli keadilan dengan Jaksa, Polisi dan juga Hakim di pengadilan.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, tersangka dan terdakwa sangat membutuhkan jasa Rambo Lawyer. Jarang ada pengacara lurus yang bersedia membela tersangka atau terdakwa perkara korupsi, kecuali kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik atau kasus-kasus yang ditangani KPK. Secara kalkulatif, memang sangat menguntungkan menyewa Rambo Lawyer, karena yang dibutuhkan tersangka atau terdakwa yang berduit adalah pendekatan kepada Jaksa, Polisi dan Hakim daripada materi pembelaan yang serius dan bernas.
Perilaku Rambo Lawyer semakin menyuburkan praktik korupsi, baik di kalangan masyarakat yang memiliki resources ekonomi-politik kuat, penegak hukum (termasuk advokat) dan penyelenggara negara lainnya. Pelaku korupsi mendapat dekapan hangat dari para Rambo Lawyer, sementara bagi aparat penegak hukum, Rambo Lawyer adalah mitra dalam mengisi buntil-buntil haram mereka.
Rambo Lawyer menambah berat beban KPK dan siapa saja yang berniat memberantas korupsi di Republik ini. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap enteng. Gerakan pemberantasan korupsi mesti dimulai dari pembenahan lingkup penegak hukum. Advokat, melalui Undang Undang No. 18 Tahun 2003, berstatus sebagai penegak hukum. Walaupun posisi dan peran advokat tidak sebagaimana penegak hukum lainnya, misalnya tidak punya kewenangan menangkap dan menahan, profesi ini sangat menentukan buruk atau baiknya perilaku mitranya, Jaksa, Polisi dan Hakim dalam memberantas korupsi.

Beberapa Masukan
Kewenangan yang dimiliki KPK sudah sangat besar. Akan tetapi, kewenangan yang besar itu tidak didukung maksimal oleh lembaga pemberantas korupsi konvensional, disamping KPK sendiri secara kelembagaan tidak siap menangani kasus-kasus, baik besar maupun kecil yang dilaporkan masyarakat kepadanya.
Mandulnya Komisi Kepolisian dan Kejaksaan merupakan penyebab utama tidak normalnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewajiban konstitusional mereka. Kondisi tersebut juga diperburuk oleh belum jelasnya duduk-tegak peran supervisi KPK dan menjamurnya Rambo Lawyer.
Bagaimanapun, usaha pemberantasan korupsi hari ini harus disepakati berada pada posisi point of no return; sekali layar terkembang, surut mesti berpantang. Beberapa hal memang mesti diperbaiki, antara lain:

(1) Dukungan penuh mesti diberikan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya. KPK mesti tidak dibiarkan berada dalam kesepian. Partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi mesti ditingkatkan melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Akan tetapi, menurut penulis, partisipasi publik akan meningkat dengan sendirinya apabila aparat penegak hukum mau memberikan tauladan.
(2) Keberadaan Komisi Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini mandul mesti ditinjau ulang. Bila perlu, perlu bubarkan saja kedua komisi ini dan limpahkan kewenangannya kepada KPK dengan mekanisme yang jelas. Karena, toh menurut UU No. 30 Tahun 2002, KPK juga sudah dibebankan tanggung jawab supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.
(3) Cara kerja supervisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan yang dijalankan selama ini mesti pula direview. Semestinya, KPK melakukan supervisi terhadap seluruh kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan, baik besar maupun kecil. Yang perlu dipikirkan hanyalah teknis melakukan supervisi. Dalam kondisi sekarang, tidak mungkin KPK (dengan sumber daya yang tersedia) secara langsung mengawasi Kepolisian dan Kejaksaan yang sedang menangani kasus korupsi. Karenanya, KPK bisa melibatkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi Kepolisian dan Kejaksaan. Pelibatan Perguruan Tinggi dan LSM cukup logis, karena Perguruan Tinggi ada di semua propinsi dan LSM seperti LBH juga punya jaringan yang kuat dan cukup rapi hampir di seluruh Indonesia yang sudah punya pengalaman melakukan kerja-kerja advokasi.
(4) Pembicaraan yang serius antara KPK dengan organisasi advokat perlu dilakukan agar para advokat juga berperan dalam pemberantasan korupsi. Pembicaraan itu, bukan untuk melarang para advokat membela tersangka atau terdakwa perkara korupsi, akan tetapi agar ada jaminan dari para petinggi advokat bahwa setiap anggotannya yang melakukan perbuatan tercela, seperti menjadi broker perkara, dijatuhi sangsi yang berat. Misalnya, dicabut izin praktiknya sebagai advokat. Selama ini, tidak ada keinginan kuat dari petinggi advokat untuk mendorong para anggotanya berperilaku benar dalam membela perkara. Pada sebuah pertemuan advokat di tingkat nasional, banyak advokat senior yang mentertawakan saya ketika mengusulkan perlunya para advokat berperan serta dalam memberantas korupsi. Mereka berkata “Kalau korupsi terberantas habis, lalu, mau kerja apa?”. Kalau saya tidak salah, sampai hari ini, Persatuan Advokat Indonesia belum bersikap tegas atas perilaku menyimpang yang dilakukan pengacara Probosutejo, Harini, yang kasusnya sudah bersuluh matahari dan bergelanggang mata rang banyak.

(Miko Kamal,SH.LLM Advokat, Senior Partner Anggrek Law Firm, Dosen Program MM, PPAk, FISIP Unand dan Anggota FPSB)

Daftar Pustaka

Atmasasmita, R., Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002
Garner (editor in chief), Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Publisher 1999
Hartati, E., Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005
Kamal, M., The Implementation of Code for Good Corporate Governance in Indonesia: A Study Case of PT. Semen Padang, Thesis Master at Deakin University, 2005
Kamal, M., Rambo Lawyer, Padang Ekpsres 2005
Kamal, M., Advokat Indonesia, Singgalang 2002
Kumorotomo, W., Etika Administrasi Negara, RajawaliGrafindo Persada Jakarta, 1999
Transparency International Indonesia, Peringkat Korupsi IndonesiaBelum Beranjak Secara Signifikan, http://www.ti.or.id/press/details.php?pressID=17 ,August 30, 2006
Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi 2005 Transparency Intenational, 2005
Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika Jakarta 2005
Yunto, E., Tim Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan dan Kekhawatiran, 2005

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: